Aborsi dalam pasal 31-39 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi perspektif hukum pidana Islam

suhartono, suhartono (2020) Aborsi dalam pasal 31-39 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (298kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (200kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (304kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (622kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (681kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (916kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (343kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB) | Request a copy

Abstract

Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi boleh dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pada umumnya timbulnya kejahatan aborsi dikalangan umat yaitu disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, seperti sudah banyak anak, takut tidak mampu membesarkan anak dengan alasan kondisi perekonomian, korban perkosaan atau janin yang dikandung terkena penyakit yang mustahil untuk disembuhkan atau cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pengecualian aborsi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dengan hukum pidana islam. Sehingga penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa tujuan dari di syariatkannya hukum adalah terciptanya kemaslahatan, sehingga dalam keadaan darurat dapat membolehkan hal yang dilarang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan library research yaitu dengan terjun langsung ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka atau literature yang ada kaitanya dengan permasalahan aborsi ini. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa melakukan tindakan aborsi dalam pandangan hukum islam apabila usia janin masih 120 hari atau sebelum ditiupkanya ruh para fuqoha berbeda pendapat. Akan tetapi apabila sesudah ditiupkan ruh semua ulama sepakat mengharamkannya. Dalam kasus kedaruratan medis hukum islam diperbolehkan karena untuk menyelamatkan nyawa si ibu, sejalan dengan peraturan pemerintah karena hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu jika ada dua mafsadat, maka diambil yang lebih ringan untuk menghindar dari yang lebih berat. Sedangkan masalah aborsi karena perkosaan yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, dalam hukum islam juga memperbolehkan dengan syarat tertentu. Alasanya apabila dilakukan tindakan tersebut akan membawa dampak buruk bagi jiwa raga si ibu dikemudian hari, maka rukhsah aborsi berlaku karena kehamilan tersebut akibat unsur paksaan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: aborsi; pasal 31-39 PP nomor 61 tahun 2014; kesehatan reproduksi; hukum pidana Islam
Subjects: Criminal Law > Crimes
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User: Suhartono Suhartono
Date Deposited: 26 Jun 2020 01:12
Last Modified: 26 Jun 2020 03:47
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31429

Actions (login required)

View Item View Item