Sanksi pidana bagi pelaku Marital Rape menurut pasal 46 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 perspektif hukum pidana islam (Studi putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor : 912/PID/2011/PN/BGL)

Rasyid, Yusi Nazriyah (2020) Sanksi pidana bagi pelaku Marital Rape menurut pasal 46 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 perspektif hukum pidana islam (Studi putusan pengadilan negeri pasuruan bangil nomor : 912/PID/2011/PN/BGL). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (381kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (590kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy

Abstract

Dalam CATAHU 2019 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis – jenis Kekerasan Seksual berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang – undangan seperti halnya Marital Rape. Deskripsi kasus bertujuan untuk melihat lebih rinci kasus – kasus nyata yang yang dialami korban dan diadukan ke Komnas Perempuan, yang hingga saat ini tersedia mekanisme perlindungan yang komprehenshif karena kompleksitas kasus – kasus KS yang melampaui ketersediaan hukumnya. Kategori Khusus KDRT Marital Rape dalam data Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2018, yaitu CATAHU 2019 bahwasanya kasus Marital Rape terdapat 4 Kasus yang melapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: pertama, mengetahui implementasi sanksi pidana marital rape menurut Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kedua, mengetahui klasifikasi sanksi tindak pidana marital rape menurut Hukum Pidana Islam. Dan yang Ketiga, mengetahui relevansi sanksi antara Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan Hukum Pidana Islam. Teori yang digunakan dalam kasus marital rape, menggunakan Teori Penegakan Hukum yang berfungsi untuk mewujudkan norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, teori Gender dan Patriarki menjadi pelengkap dalam penulisan skripsi ini. Bahwasannya kasus Marital Rape mempunyai sebab akibat dengan analisis gender dan patriarki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan teknik penafsiran data menggunakan kaidah bahasa dan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini yang pertama, tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti dalam UU PK DRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 memberikan sanksi dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam kekerasan dalam rumah tangga dikenakan hukuman yaitu jarimah ta’zir kaffarah, pelaksanaan hukuman ini dengan puasa dua bulan berturut – turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya dan memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dalam lingkup rumah tangga tanpa terjadinya perceraian, Ketiga, Hukum Positif UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dengan Hukum Pidana Islam menjadi relevan atas kedua sanksinya yaitu hukuman penjara atau denda, dan kesadaran iman pelaku terhadap korban sehingga kaffarah menjadi tujuan yang paling relevan agar kedua belah pihak dapat mempertahankan rumah tangganya yang Sakinnah, Mawaddah, dan Warahmah demi tercapainya Muasyarah Bil Ma’ruf.

Actions (login required)

View Item