Pelaksanaan peraturan daerah kota Bandung no. 10 tahun 2012 pasal 34 tentang penyelnggaraan perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi anak ditinjau dari siyasah dusturiyah

Rauf, Vicry Muhamad (2019) Pelaksanaan peraturan daerah kota Bandung no. 10 tahun 2012 pasal 34 tentang penyelnggaraan perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi anak ditinjau dari siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAfTAR ISI FIKS.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (205kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA FIKS.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bandung, pada pelaksanaan otonomi daerahnya dalam menangani maraknya tindakan ekspolitasi terhadap anak, mengeluarkan produk hukum, yaitu Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana isi konsideran Perda Nomor 10 Tahun 2012 tersebut. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Maka, didalam isi Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 34 disebutkan mengenai Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1)Bagaimana Perlindungan Anak menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan; 2)Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2012 Pasal 34; 3)Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan perda tersebut. Konsep Ketatanegaraan yang dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah teori kewajiban negara, Dia menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan Pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2012 dianalisa dengan konsep kewajiban negara serta prinsip-prinsip pemerintahan di dalam siyasah dusturiyah Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif, yaitu menganalisa bahan hukum dan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian dan wawancara langsung yang penyusun lakukan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, Peraturan daerah kota Bandung tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak yang bermula dari insiasi Walikota Bandung dan DPRD pada saat itu sudah sesuai dengan landasan Filosofis, Sosiologis maupun Yuridis, kemudian kedua, Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2012 terutama pasal 34 secara umum telah dilaksanakan, namun belum mencapai hasil yang maksimal, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perda ini diantaranya, yaitu otonomi daerah, adanya pendelegasian wewenang dari Walikota kepada SKPD terkait Perda tersebut mengenai pelaksanaan; kurangnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar dinas terkait, ketiga, Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan perda ini bahwa pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, akan tetapi masih ada tanggung jawab pemerintah Kota Bandung terkait perlindungan anak ini.

Actions (login required)

View Item