Analisis pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut perspektif hukum perkawinan islam

Juneldi, Rizel (2020) Analisis pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut perspektif hukum perkawinan islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (67kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (141kB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB)
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (353kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya dengan dinaikan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi perubahan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019, serta dikaitkan dengan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori perubahan undang-undang yang salah satunya melalui judicial review sebagai titik awal Mahkamah Konstitusidalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga melahirkan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu juga menggunakan teori maslahah yang ditinjau dari hukum Islam yang erat kaitannya dengan batas minimal usia perkawinan sehingga dengan adanya penambahan usia perkawinan ini maka terdapat sebuah kemaslahatan yang bersifat dharuriyyah atau kemaslahatan pokok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum Islam serta fenomena yang terjadi di masyarakat dan dalam hal ini terkait dengan penelitian perubahan batas minimal usia perkawinanyang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian iniyang kemudian menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut: latar belakang perubahan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun2019 tentang perkawinan adalah dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat terhalangnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan berdasarkan alasan jenis kelamin. Selain itu juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak. Kemudian ditinjaudari hukum perkawinan Islam bahwa secara formal tidak ada ketentuan khusus tentang batas usia perkawinan, akan tetapi penambahan batas usia Perkawinan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019merupakan sebuah kemaslahatan yang bersifat dharuriyyah yang harus dipelihara karena dengan dinaikannya batas usia perkawinan bagi perempuan maka dapat menghindari resiko kecacatan anak yang dilahirkan serta dapat menghindarkan dari kematian ibu dan anak sehingga hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan terhadap jiwa(hifz al-nafs) dan perlindungan terhadap keturunan(hifzal-nashl).

Actions (login required)

View Item