Legal protection of women in un-official inter-citizen marriage

Sururie, Ramdani Wahyu and Wicaksana, Dio Ashar (2019) Legal protection of women in un-official inter-citizen marriage. Legal protection of women in un-official inter-citizen marriage, 16 (2).

Preview

Text 5361-21291-1-PB.pdf Download (340kB) | Preview

Abstract

ENGLISH The phenomenon of un-official inter-citizen marriage has been rife in several places in Indonesia. As a result of such marriages, women often have no legal power and can not obtain legal identity rights such as marriage certificates, birth certificates for their children, including material rights such as joint property and property ownership. This study examines the process of informal marriages between citizens as well as examining the extent to which the state provides legal protection to women who engage in informal marriage. The method and approach taken are normative juridical by utilizing secondary data sources in the form of legislation, books, and scientific journals. The results show that the emergence of an un-official inter-citizen marriage is mostly due to the incompleteness of the documents needed from the country of origin of the prospective husband. To overcome this problem, the state has protected women in the form of preventive and restitutive protection women involved in intermarriages can obtain a clear legal position and protection. INDONESIA Fenomena perkawinan antar warga negara yang tidak resmi marak terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Akibat perkawinan semacam ini seringkali perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat memperoleh hak identitas hukum seperti akta nikah, akte lahir bagi anaknya termasuk hak-hak kebendaan seperti harta bersama dan kepemilikan property. Studi ini mengkaji proses perkawinan tidak resmi antar warga negara sekaligus mengkaji sejauhmana negara memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Metode dan pendekatan yang dilakukan adalah bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buk-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya perkawinan campuran di bawah tangan dilatarbelakangi ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan dari negara asal calon suami sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan ke KUA. Untuk mengatasi hal itu, negara telah memberikan perlindungan kepada pihak perempuan dalam bentuk perlindungan preventif dan restitutif. Melalui cara ini perempuan yang terlibat dalam perkawinan campuran dapat memperoleh kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas.

Actions (login required)

View Item