Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia pada masa pembatasan sosial berskala besar

Kholid, Muhamad and Nurhayani, Neng Yani and Fatriani, Fenny and Kania, Dede (2020) Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia pada masa pembatasan sosial berskala besar. LP2M, 1 (I).

Preview

Text (Full Text) KTI PERLINDUNGAN WNI MASA PSPB.pdf Download (264kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: Legal protection is a principle that must be respected in efforts to protect and promote human rights, especially if the country is a state of law. Especially in certain circumstances such as disasters, the promotion of human rights must be used as a basis for policy making. Similarly, the occurrence of COVID-19. As a global pandemic, every country must take steps for prevention and recovery so that Covid-19 can be overcome. As part of social rights, the right to health is set to a high standard. All efforts must be made by the government to fulfill obligations and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations. In Indonesia, Large-scale Social Restrictions are established as part of the government's efforts to stop COVID-19 transmission. Large-scale social restrictions that are set forth in various laws and regulations must be obeyed and implemented in a disciplined manner by each resident. On the other hand, the government must also provide minimum basic needs during the Large-Scale Social Restrictions, especially for economically affected populations. INDONESIA: Perlindungan hukum merupakan prinsip yang harus dihormati dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, terutama apabila negara tersebut merupakan negara hukum. Terutama dalam keadaan tertentu seperti terjadinya bencana, pemajuan hak asasi manusia harus dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Demikian pula dengan terjadinya COVID-19. Sebagai pandemi global, maka setiap negara harus mengambil langkah untuk pencegahan dan pemulihan supaya Covid-19 dapat segera tertanggulangi. Sebagai bagian dari hak sosial, hak atas kesehatan ditetapkan dengan standar yang tinggi. Seluruh upaya haruslah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, PSBB ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memutus penularan COVID-19. Peraturan PSBB yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan haruslah dipatuhi dan dijalankan secara disiplin oleh setiap penduduk. Di lain pihak, pemerintah juga harus menyediakan kebutuhan pokok minimal selama PSBB terutama bagi penduduk yang terdampak secara ekonomi.

Actions (login required)

View Item