Kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan dengan pasal 34 ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Noerhasni, Rizha (2019) Kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan dengan pasal 34 ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Diploma thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_JUDUL.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DaftarIsi.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (459kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (6kB) | Request a copy
Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar isi.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (457kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelunasan sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi benda jaminan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha sudah sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung. Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Bandung dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dan informasi, serta wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini diperoleh: Pertama, pelaksanaan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan karena kurang jelasnya aturan yang menyebabkan perbedaan penafsiran antara pihak kreditur dan pihak yang berwenang. Proses yang pa-njang dan diperlukan dana yang banyak dengan persentase kemungkinan kembalinya modal kepada pihak kreditur sangatlah sedikit. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha seluruhnya sudah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Pelaksanaan ekseksusi dilakukan apabila debitur tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan kepada debitur. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha berupa debitur menggadaikan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain dan debitur menolak untuk memberitahukan kepada pihak kreditur dimana objek Jaminan tersebut berada. Kendala lain yang dihadapi adalah setelah dilaksanakan eksekusi dan hasil tersebut tidak menutupi utang debitur, debitur menolak untuk melunasi sisa utang tersebut kepada pihak kreditur. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut PT Wahana Ottomitra Multiartha memiliki dua upaya untuk menyelesaikannya, pertama dengan upaya internal yaitu upaya yang berupa musyawarah secara kekeluargaan. Upaya yang kedua berupa upaya eksternal yaitu dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dan pengadilan.

Actions (login required)

View Item