Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kota Bandung

Septiadi, Sandi (2020) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (514kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Penelituan ini dilatarbelakangi oleh adanya Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesti) yang mebimbulkan dampak posituf dan dampak negatif terhadap perekonomian negara dan kepatuhan wajib pajak terkhusus di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Pertama, Bagaimana Mekanisme Kebijakan Pengampuan Pajak (Tax Amnesty) di Direktorat Jendral Pajak Kanwil I Bandung. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekomomi Syariah Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu meninjau dan memaparkan Kebijakan Pengampunan Pajak di Kota Bandung.Sumber penelitiannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan pelaksanaannya.Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara.Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak yang pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang dan kepentingan umum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak Di Direktorat Jendral Pajak Kanwil I Bandung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan Pengampunan Pajak di Kota Bandung tidak melanggar ketentuan hukum syara, karena lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dari pada kemadharatan, dalam segi pendapatan ekonomi Negara dan kepentingan umum. Kebijakan pengampunan pajakmasuk dalam kategori Mashlahahal Hajiyyah.. Dilihat dari kandungan kemaslahatan masuk dalam kategori kemaslahatan umum (mashlahah ‘ȃmmah),. Dilihat dari tinjauan zaman, pajak dan kebijakan pengampunan pajak masuk maslahah kategori maslahah dunia. jika di tinjau dari segi berubah atau tidaknya mashlahah termasuk dalam kategori mashlahah al-mutaghayyirah. Kebijakan Pengampunan Pajak di Kota Bandung sudah memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Actions (login required)

View Item