Judex Facti Mahkamah Syariyah Provinsi Aceh dalam menangani perkara cerai talak: Analisis putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Hidayatullah, Hidayatullah (2019) Judex Facti Mahkamah Syariyah Provinsi Aceh dalam menangani perkara cerai talak: Analisis putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (286kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy

Abstract

Peradilan disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dua peradilan ini disebut sebagai judex facti. Fungsi judex facti dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Jadi, latar belakang dari penelitian ini adalah terkait penerapan judex facti di Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh. Penelitian ini dirangkum dalam dua tujuan, yaitu penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang perkara cerai talak dan kedua untuk mengetahui hasil dari analisis terhadap putusan tersebut, berdasarkan analisis hukum secara materiil dan formil. Penelitian ini berawal dari kerangka pemikiran pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Content Analysis(analisis isi). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu berupa putusan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh Nomor 45 tahun 2017 dan sumber data sekunder yang diambil dari jurnal,skripsi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu salinan putusan ini dan studi kepustakaan.Analisis data penelitian ini dengan sifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Judex Facti Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh dalam mengadili dan memutuskan perkara Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang perkara cerai talak sudah berusaha menerapkan sesuai dengan asas-asas hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dalam putusan tersebut majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh telah mempertimbangkan secara maksimal alasan termohon/pembanding dalam mengajukan banding. Akan tetapi tetap ada kekurangan dan keganjalan yaitu terkait alasan termohon/pembanding dalam mengajukan permintaan agar pemohon/terbanding melunasi mahar 10 mayam yang belum dilunaskan tidak dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Syar’iyah. Sehingga karena hal tersebut, judex facti Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh dinilai masih terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam menerapkan hukumnya. Meskipun secara kewenangan ex officio majelis hakim boleh tidak mengabulkan tuntutan dari termohon/pembanding asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item