Tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian kerjasama relokasi pembangunan pasar dan sub terminal Ciwidey Kabupaten Bandung

Meutia, Rifani Silviana (2017) Tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian kerjasama relokasi pembangunan pasar dan sub terminal Ciwidey Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (258kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)

Abstract

Mekanisme kerjasama dengan pihak swasta sering dimanfaatkan sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur publik. Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan revitalisasi dan relokasi Pasar dan Sub Terminal Ciwidey bekerjasama dengan pihak ketiga selaku investor yaitu PT Primatama Cipta Sarana. Seiring dengan berjalannnya waktu, terjadilah konflik diantara para pihak. PT Primatama Cipta Sarana mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung di Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung. Proses persidangan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dari hasil putusan kasasi tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kedua belah pihak sehingga memunculkan permasalahan hukum yang baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama relokasi pembangunan pasar dan sub terminal ciwidey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT Primatama Cipta Sarana. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama relokasi pembangunan pasar dan sub terminal ciwidey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT Primatama Cipta Sarana. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT Primatama Cipta Sarana terkait Perjanjian Kerjasama Relokasi Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Ciwidey. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya studi pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Adanya suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Para pihak menginginkan adanya batasan yang mengatur hak dan kewajiban tersebut demi adanya kepastian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian kerjasama relokasi pembangunan pasar dan sub terminal Ciwidey Kabupaten Bandung telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 363 dan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dengan belum dilakukannya serah terima tanah beserta bangunannya. Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian tersebut dimulai dari gugatan wanprestasi PT Primatama Cipta Sarana kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, namun dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Pemerintah Kabupaten Bandung tidak terbukti melakukan wanprestasi dan amar putusan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan permasalahan baru. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan PT Primatama Cipta Sarana meliputi jalur litigasi dari tingkat pertama hingga kasasi dan non litigasi yaitu mediasi dan negosiasi antar para pihak saja.

Actions (login required)

View Item