Kriteria hadiah untuk pejabat negara menurut Tajuddin as-Subki dan relevansinya dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Solihat, Nisa (2020) Kriteria hadiah untuk pejabat negara menurut Tajuddin as-Subki dan relevansinya dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_ bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (976kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_ bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_ daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | Request a copy

Abstract

Memberikan hadiah kepada seorang pegawai pemerintah atau gratifikasi itu dilarang, baik menurut hukum islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 188, Hadis riwayat Abdil Bar, menurut salah satu fuqoha yaitu Tajuddin As-Subki. dan hukum positif yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pendapat Tajuddin As-Subki Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kriteria Hadiah Untuk Pejabat Negara, (2) Proses Penyelesaian Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi, (3)Dasar Hukum Yang Digunakan Tajuddin As-Subki Terhadap Kriteria Hadiah Untuk Pejabat Negara, (4) Relevansi Pemikiran Tajuddin As-Subki Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kriteria Hadiah Untuk Pejabat Negara. Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada oranglain untuk menjalin silaturahmi dan menumbuhkan rasa cinta dan simpati tanpa adanya syarat untuk memuliakannya. Akan tetapi apabila pemberian hadiah tersebut diberikan kepada pegawai pemerintah yang mempunyai wewenang dengan tujuan untuk membatilkan perbuatan yang baik maka disebut dengan risywah. Penelitian ini merupakan penelitian deksiptif analitik dengan studi komperatif, Teknik pengumpualan data, Studi kepustakaan, Jenis data penelitian meliputi data primer dan sekunder sebagai penunjang dan primer adalah kitab Fatawa Al-Subki dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Hadiah menurut Tajuddin As-Subki yaitu boleh jika hanya untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati pada sesama. Namun hukumnya haram baik bagi pemberi maupun penerima jika pemberian hadiah tersebut diberikan kepada waliyatulamri bila pemberian nya dapat mempengaruhi suatu keputusan dari jabatan yang dikuasainya sebab bisa dianggap suap. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban atas tugasnya. (2). Prosedur upaya penyelesaian penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dimulai dengan adanya pengaduan, laporan, dan atau tertangkap tangan dengan pihak yang berkaitan dalam penjatuhan sanksi pidana korupsi,(3)Dasar hukum yang digunakan oleh Tajuddin As-Subki dalam pemberian hadiah kepada pejabat negara yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abdil Bar: “Bahwa hadiah terhadap para penguasa, pejabat negara dan lain-lain adalah pertipuan atau tidak ikhlas.(4)Relevansi pendapat Tajuddin As-Subki dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap gratifikasi (pemberian hadiah) yaitu sama-sama melarang tindakan pemberian hadiah terhadap pejabat negara (Waliyatul Amri) sebab dapat merubah wewenang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Actions (login required)

View Item