Kedudukan sekretaris desa dalam sistem pemerintahan Desa Cipagalo Kabupaten Bandung dikaitkan dengan Pasal 118 Ayat 6 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Hafidz, Fazmalika Al (2017) Kedudukan sekretaris desa dalam sistem pemerintahan Desa Cipagalo Kabupaten Bandung dikaitkan dengan Pasal 118 Ayat 6 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (891kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (879kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (945kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perangkat desa atau sekretaris desa tidak boleh diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Ayat (6) tentang Desa, perangkat desa atau sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan di Desa Cipagalo perangkat desa atau sekretaris desa masih diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan sekretris Desa Cipaglo dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui implikasi kedudukan sekretaris Desa Cipagalo terhadap status, pengisian dan pertanggungjawabn dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada dasarnya Desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kepentingan masyarakatnya bersifat tradisiaonal atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kedudukannya berada dibawah pemerintah Kabupaten atau pemerintah kota. Kedudukan Sekretaris Desa dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 118 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Model penelitian ini adalah yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus kepada aturan hukum yang bertaku saat ini (ius constitutum), dan historis normatif berfokus kepada penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (wets historische interpretatie). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bahwa Desa Cipagalo perangkat desa atau sekretaris desa diisi oleh pegawai negri sipil (PNS) yang tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekretaris desa atau perangkat desa yang berstatus sebagai PNS di haruskan memiliki izin tertulis dari Pembina kepegawaian terlebih dahulu untuk menjabat menjadi sekretaris desa atau perangkat desa. Implikasi Kedudukan Sekretaris Desa Cipagalo terhadap status Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris. Pengisian Sekretaris Desa saat ini tidak mengamanatkan perangkat desa diisi dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekertaris desa harus bertanggungjawab kepada kepala daerah tingkat II dan kepada kepala desa.

Actions (login required)

View Item