Implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di kecamatan Banjaran kabupaten Majalengka

Kurniasari, Novi (2020) Implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di kecamatan Banjaran kabupaten Majalengka. Diploma thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) 5_bab2.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy

Abstract

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS merupakan aturan yang mengatur disiplin pegawai, yang didalamnya memuat kewajiban, larangan, dan hukuman. Peraturan ini berlaku bagi semua instansi pemerintahan, termasuk juga bagi Kecamatan Banjaran yang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Majalengka yang memiliki potensi untuk turut memajukan pemerintahan Kabupaten Majalengka, baik dari pemerintah kecamatan maupun dari sumber dayanya. Untuk dapat mewujudkan pegawai yang disiplin maka peraturan ini harus diimplementasikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan tujuan dari peraturan disiplin, sumberdaya yang melaksanakan peraturan disiplin, karakteristik agen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan disiplin, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan disiplin, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan disiplin, dan keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam pengimplementasian peraturan disiplin PNS di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang melihat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dari 6 (enam) dimensi, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah sehingga mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yaitu data yang sebenarnya sehingga memperoleh gambaran secara utuh. Dalam hal ini menggambarkan mengenai implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan disiplin PNS sudah terlaksana tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yang belum terlaksana dengan optimal, yaitu: (1) sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, dimana sebagian pegawai tidak taat masuk kerja dan mentaati jam kerja terlihat dari sikap pegawai yang telat datang ke kantor dan keluar kantor tanpa keterangan yang jelas; dan (2) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dimana peraturan disiplin pegawai negeri sipil ini belum tersosialisasi secara merata dan kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga ada sebagian pegawai yang belum memahami dengan jelas isi dari peraturan tersebut. Sedangkan, pelaksanaan aturan tersebut dilihat dari keempat dimensi lainnya, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, dan (4) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah terlaksana dengan baik.

Actions (login required)

View Item