Pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di pengadilan agama Bandung

Kamila, Maulida Zahra (2020) Pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di pengadilan agama Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (603kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | Request a copy

Abstract

Pos bantuan hukum atau yang lebih dikenal dengan singkatan Posbakum adalah gerbang awal untuk berperkara di Pengadilan, setiap orang punya hak yang sama untuk bisa berperkara di Pengadilan. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara uiniversal. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses keadilan melalui Posbakum ini. Posbakum yang pada awalnya diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu ternyata di lapangan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus membawa SKTM yang justru seharusnya menjadi syarat utama mendapatkan layanan bantuan hukum di posbakum. Fenomena tersebut menjadi hal yang lumrah terjadi di Posbakum Pengadilan Agama Bandung, yang seharusnya dijaga dari orang-orang yang memanfaatkan kesempatan, sehingga terjadi disfungsi dari Posbakum itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bandung serta untuk mengetahui efektivitas posbakum di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menggunakan teori bantuan hukum di mana teori ini hadir untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak dasar sesuai dengan asas equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum, teori efektivitas juga digunakan untuk mengukur sejauh mana aturan yang buat telah tercapai.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Hal ini, merujuk pada pola berpikir yang disebut silogisme yang bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan sebuah proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta rill atau nyata yang akhirnya mendukung semua pernyataan sebelumnya. Hasil penelitian (1) penerima bantuan hukum membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan desa setempat dibawa menuju meja konsultasi untuk mengisi formulir yang berisikan seseingkat-singkatnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok perkaranya, selanjutnya diberikan advis hukum oleh pengacara atau petugas posbakum yang ada, jika persyaratan dan formulis sudah diisi lengkap selanjutnya kebagian pengetikan untuk dibantu dibuatkan dokumen hukumnya. (2) Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitasnya belum seluruhnya tercapai, sehingga dapat dikatakann bahwa posbakum Pengadilan Agama Bandung belum efektif.

Actions (login required)

View Item