Ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Bandung : Analisis putusan nomor 3941/Pdt.G/2014/Pa.Bdg

Abdulloh, Sahid (2017) Ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Bandung : Analisis putusan nomor 3941/Pdt.G/2014/Pa.Bdg. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (964kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (799kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy

Abstract

Perkara Nomor 3941/Pdt.G/2014/PA/Badg di dalamnya dijelaskan bahwa HL sebagai Penggugat, mengajukan gugatan perceraian terhadap WS sebagai Tergugat, dengan alasan sudah tidak sanggup lagi dengan perbedaan keyakinan yang sering memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk mengabulkan petitum yang dituntutnya yakni memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi pada amar putusannya berkata lain, dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, perilaku ini melanggar asas ultra petitum partium bahwa tidak boleh memutus perkara bukan dari apa yang dituntut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan perceraian dalam putusan Nomor 3941/Pdt.G/2014/PA/Badg serta untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim terhadap perkara tersebut. Penelitian ini bertitik tolak pada asas ultra petitum partium, bahwa tidak boleh memutuskan perkara dengan sesuatu yang tidak diminta pada gugatan/permohonan. Dalam arti Majelis Hakim dalam membuat amar dalam putusan harus sesuai dengan petitum yang ada dalam gugatan/permohonan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dengan putusan Pengadilan Agama Bandung. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, dan wawancara. Sedangkan analisis digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang dipaparkan di muka sidang dengan rasa keadilan, kemaslahatan, dan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak Penggugat, Majelis Hakim memutuskan amarnya menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan posita yang ada dianggap telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mencantumkan Pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum berdasarkan ijtihad dari Majelis Hakim sendiri. Alasan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra bukan dengan fasakh, karena pada perkara ini perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat sering kali memicu terjadinya percekcokan dan perselisihan, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi berada satu ikatan dengan Tergugat. Dalam hal ini keadaan tersebut digolongkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan alasan dan ijtihad hakim tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena dalam hal ini hakim berhak untuk berijtihad atas suatu perkara.

Actions (login required)

View Item