Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Azhari, Raka Dimas (2019) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (711kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy

Abstract

Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan empat kewenangan tersebut dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Salah satu contoh kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Permohonan tersebut diajukan oleh Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si., dan Pandapotan Lubis. Dalam putusan tersebut terjadi Pendapat berbeda (Dissenting Opinions) oleh empat hakim Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi. Yang menyatakan bahwa putusan ini harusnya tidak disahkan karna merupakan kewenangan constitutional question atau pertanyaan konstitusional yang belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia padahal Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan konstitusionalnya memberikan legal standing bagi perorangan warga negara untuk mengajukan permohonan jika hak konstutusionalnya dirugikan dengan berlakuanya suatu undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang diajukannya perkara Nomor. 013-022/PUU- IV/2006, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 013-022/PUU- IV/2006 dan untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah KonstitusiNo. 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini menggunakan teori lembaga negara, kemudian menggunakan teori kewenangan. Kemudian menggunakan teori kepastian hukum. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan: pertama, latar belakang diajukannya perkara Nomor. 013-022/PUU- IV/2006, yang dianggap merugikan pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 013-022/PUU- IV/2006, yang dimana salah satu Hakim Mahkamah KonstitusiI Dewa Gede Palguna menggajukan Dissenting Opinions (perbedaan pendapat) tentang perka Nomor 013-022/PUU- IV/2006 yang menurutnya merupakan kewenangan constitutional question (pertanyaan konstitusional). Keiga, akibat hukum putusan Mahkamah KonstitusiNo. 013-022/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan dihapusnya KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, Dan Pasal 137.

Actions (login required)

View Item