Tinjauan yuridis terhadap perampasan barang hasil tindak pidana penipuan bersama sama dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh negara : Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 83/PID.B/2018/PN.DPK kasus First Travel

Gumirat, Ghalif Muhammad (2020) Tinjauan yuridis terhadap perampasan barang hasil tindak pidana penipuan bersama sama dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh negara : Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 83/PID.B/2018/PN.DPK kasus First Travel. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (508kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy

Abstract

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan di bawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan tiga aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis selain hal itu putusan yang baik harus berkepastian hukum yang adil serta kemanfaatan dan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk belum sepenuhnya memperhatikan aspek yang telah Mahkamah Agung amanatkan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan terutama pihak korban yang begitu banyak yang mana hakim memutuskan barang hasil tindak pidana yakni barang sitaan yang bernilai ekonomis tidak dikembalikan kepada orang yang berhak melainkan dirampas oleh Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hakim dalam putusannya memutuskan barang hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang dirampas oleh negara. Pertimbangan apa yang membuat hakim memutuskan hal demikian.Penelitian ini menggunakan teori keadilan dalam hukum pidana sebagai turunannya yaitu asas legalitas dalam hukum pidana. yaitu menggambarakan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori teori hukum dalam pelaksanaan praktek dan pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Serta pendekatan yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitik beratkan pada bahan atau data data sekunder yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan, penelitian dokumen putusan pengadilan dan hasil kajian para ahli yang diakses platform media sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor Perkara 83/Pid.B/2018/PN.DPK dengan memutuskan barang hasil tindak pidana atau barang sitaan yang bernilai ekonomis dirampas oleh negara. Hakim dalam hal ini sangat perlu mempertimbangkan keadilan bagi korban karena pada hakikatnya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena menurut penulis putusan tersebut sangat jauh sekali dari ukuran keadilan bagi korban. Hak korban yang tidak dapat kembali berdasarkan keputusan hakim dapat menjadi preseden buruk dimana penegakkan hukum tidak berpihak pada korban yang sebenarnya.

Actions (login required)

View Item