Penerapan Peraturan Daerah no. 11 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha pada kegiatan wisata Situ Bagendit Garut ditinjau dari Siyasah Maliyah : Studi kasus wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut

Sopian, Ridwan Alfan (2020) Penerapan Peraturan Daerah no. 11 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha pada kegiatan wisata Situ Bagendit Garut ditinjau dari Siyasah Maliyah : Studi kasus wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (118kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (300kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (205kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (326kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (462kB)
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (145kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (193kB)

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Salah satu indikator keberhasilan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah termasuk retribusi jasa usaha, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Situ Bagendit adalah kawasan rekreasi yang menjadi objek retribusi Kabupaten Garut. Pengelolaan Situ Bagendit sebagai penggerak ekonomi diatur dalam Perda Kab. Garut No. 11 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Adapun pelaksanaan aturan tersebut harus dilaksanakan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu penelitian ini penting untuk mengkaji pengaturan dan pelaksanaannya di lapangan serta tinjauan siyasah maliyah. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui penerapan Perda Kab.Garut No. 11 tahun 2016 tentang Retribusi jasa Usaha pada kegiatan Wisata Situ Bagendit Garut; 2). Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Retribusi Jasa Usaha pada Perda Kab. Garut No. 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; 3) Mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap penerapan dan pengaturan Perda No 11 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran siyasah maliyah yakni kebijakan terhadap pengaturan dalam hal ekonomi termasuk implementasinya, pengaturan Undang-undang berdasarkan syari’at Islam dan pengaturan yang mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari al-Qur’an dan al-Hadist yang diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kepastian hukum. Secara umum siyasah maliyah dan kebijakan retribusi jasa usaha bertemu dalam tujuan kemaslahatan ummat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif-analitis. Lokasi penelitian objek wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Penerapan Retribusi jasa usaha tempat rekreasi Situ Bagendit dilaksanakan secara langsung melalui loket pembayaran yang telah disediakan disana. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa yang disediakan oleh pengelola berdasarkan peraturan daerah kab. Garut No. 11 tahun 2016. Hal ini telah sesuai dengan teori implemtasi kebijakan yang dibuktikan dengan penyetoran sebagai bentuk kontribusi retribusi jasa usaha Situ bagendit terhadap Pendapatann Asli Daerah 2) Faktor pendukung adalah adanya perhatian dari Pemerintah Kabuapten Garut, baik melalui Dinas Pariwisata maupun pihak swasta. Faktor penghambat secara umum adalah belum maksimalnya Dinas Pariwisata untuk mengembangkan daerah ini sebagai potensi Wisata. 3) Pengelolaan di Situ Bagendit telah memenuhi prinsip siyasah maliyah yaitu prinsip al amanah dan maslahah almursalah. Dengan demikian, setiap usaha dan hasilnya berorientasi untuk mencapai ridha Allah. Hal ini mendorong kawasan Wisata Situ Bagendit berkembang sehingga pendapatannya dapat berkontribusi pada PAD dan APBD yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Garut untuk menciptakan Kemaslahatan Umat yang merupakan prinsip dalam siyasah maliyah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pemda; hukum; siyasah; maliyah
Subjects: Islam > Religious Ceremonial Laws and Decisions
Law > Philosophy and Theory of Law
Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Ridwan Alfan Sopian
Date Deposited: 08 Oct 2020 03:43
Last Modified: 08 Oct 2020 03:43
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34097

Actions (login required)

View Item View Item