Pelaksanaan iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh perusahaan (Wanprestasi) kepada Bpjs Ketenagakerjaan di hubungkan dengan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial : Studi kasus Cv. Citra Mandiri di Kota Bandung

Kamila, Rodiyatul (2020) Pelaksanaan iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh perusahaan (Wanprestasi) kepada Bpjs Ketenagakerjaan di hubungkan dengan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial : Studi kasus Cv. Citra Mandiri di Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (301kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy

Abstract

Penelitaian ini bermula pada saat penulis melihat fenomena tentang maraknya kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia khususnya mengenai iuran jaminan sosial dalam lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja maupun perusahaan yang tidak membayar iuran jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kelalaian dan ketidakpatuhan pihak perusahaan mengenai penunggakan atau tidak membayar iuran menjadi masalah yang serius, hal tersebut sangat berdampak pada jaminan sosial yang didapatkan pekerja serta akan mengakibatkan terkenanya sanksi administratif yang diberlakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pihak perusahaan, permasalahan tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar iuran jaminan sosial (wanprestasi) kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengetahui kendala dan upaya perusahaan yang tidak membayar iuran jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan. Konsep kerangka pemikiran ini berdasarkan teori hukum dalam hukum perburuhan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Perlindungan Hukum yang mana hukum melindungi kepentingan para pekerja itu sendiri, Teori Kedaulatan Hukum bersifat mengikat bukan karena dikehendaki oleh negara tetapi karena kesadaran masyarakat itu sendiri, dan Teori Tanggung Jawab dimana teori ini yang mengharuskan adanya tanggung jawab dari pihak pemberi kerja karena sudah melakukan wanprestasi, dan dihubungkan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis dengan tujuan menganalisis jawaban dari hasil studi wawancara serta penelitian di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci dan Cv. Citra Mandiri. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh perusahaan (wanprestasi) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaktanggung jawaban antara pekerja dan pemberi kerja karena tidak dibayarkannya iuran jaminan sosial, sehingga adanya akibat berupa sanksi administratif dan juga tidak terpenuhinya hak pekerja berupa jaminan sosial. Terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha untuk membayar iuran jaminan sosial, besarnya iuran yang harus dibayarkan, serta kesulitan keuangan (Financial) akibat kenaikan UMK. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja diantaranya jika terindikasi akan langsung melakukan pembayaran serta pihak pemberi kerja akan melaksanakan kewajiban akan segera memenuhi hak para pekerjanya.

Actions (login required)

View Item