Tinjauan yuridis terhadap suami isteri disatu kantor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dihubungkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Studi kasus PT BPRS HIK Parahyangan

Maulana, Irfan (2019) Tinjauan yuridis terhadap suami isteri disatu kantor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dihubungkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Studi kasus PT BPRS HIK Parahyangan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (251kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Saat ini beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun swasta, menetapkan suatu klausul yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antara sesame karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tersebut adalah pasal 153, huruf f, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengizinkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alas an adanya ikatan perkawinan antara sesame pekerja, sepanjang itu telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU/XV/2017 terhadap Pasal 153 Huruf (f) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan (2) upaya hukum yang dapat ditempuh dengan adanya larangan suami isteri disatu kantor PT.BPRS HIK Prahyangan sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK No. 13/PUU/XV/2017. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskripsif analisis, dengan spesifikasi yang dilakukan adalah yuridis normative, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum atau disebut juga penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, yang berupa hukum positif, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi NO. 13/PUU-XV/2017 jelas bahwa hukum. Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi, karena frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan (2) PT. BPRS HIK Parahyangan telah mengatur mengenai dilarangnya karyawan untuk melaksanakan perkawinan dengan sesame karyawan, aturan yang terdapat dalam aturan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 thun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017, perusahaan telah dilarang oleh Negara untuk melakukan PHK terhadap karyawan yang memiliki hubungan darah atau melakukan perkawinan dengan sesame karyawan di suatu perusahaan, sehingga saat ini karyawan dapat melakukan perkawinan dengan sesame karyawan di PT. BPRS HIK Parahyangan maupun di seluruh perusahaan-perusahaan lain.

Actions (login required)

View Item