Firdaus, Naufal Anfasa (2020) Hak pekerja atas pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan perjanjian bersama antara PT. Shinta Budhrani Industries dengan Serikat Pekerja dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (192kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (200kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (622kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya Perjanjian Bersama (PB) antara PT. Shinta Budhrani Industries dengan Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) tentang Pemberian Kompensasi terdapatnya perubahan perhitungan, dimana kompensasi yang seharusnya satu kali ketentuan atau 100% (seratus persen) menjadi 70% (tujuh puluh persen) dari satu kali ketentuan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian uang kompensasi saat terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja PT. Shinta Budhrani Industries berdasarkan Perjanjian Bersama antara PT. Shinta Budhrani Industries dengan Serikat Pekerja, Untuk mengetahui kendala pemberian uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada pekerja PT.Shinta Budhrani Industries, Untuk mengetahui upaya dalam pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada pekerja PT. Shinta Budhrani Industries. Penelitian ini berdasarkan pemikiran Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan Aristoteles. Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan hukum, dimana metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan yang berdaulat. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian uang kompensasi saat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja PT. Shinta Budhrani Industries berdasarkan Perjanjian Bersama antara PT. Shinta Budhrani Industries dengan Serikat Pekerja ialah tidak dilakukan sesuai amanah Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena adanya Perjanjian Bersama (PB) yang merubah perhitungan kompensasi menjadi Rp.63.459.189,00- (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dari yang seharusnya Rp. 90.655.895,00- (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Kendala dalam pemberian uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada pekerja PT. Shinta Budhrani Industries ialah perusahaan dalam keadaan bangkrut, kekalahan serikat pekerja dalam negosiasi dengan pihak perusahaan, dan tekanan psikis terhadap kemungkinan pekerja tidak mendapatkan sepeser pun kompensasi PHK. Upaya dalam pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada pekerja PT. Shinta Budhrani Industries ialah menerima ketentuan kompensasi sesuai Perjanjian Bersama ataupun melakukan upaya hukum mediasi untuk mendapatkan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak;Pekerja;Kompensasi;PHK; |
Subjects: | Law > Philosophy and Theory of Law Private Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | naufal amfasa firdaus |
Date Deposited: | 21 Oct 2020 01:46 |
Last Modified: | 21 Oct 2020 01:46 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34378 |
Actions (login required)
View Item |