Tinjauan siyasah maliyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2005 tentang Zakat: Studi kasus pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

Ulfa, Siti (2020) Tinjauan siyasah maliyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2005 tentang Zakat: Studi kasus pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3-daftarisi.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (458kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Zakat adalah merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan rakyat dan slaah satu dari rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi terpenting dalam syari’at Islam sehingga Al-Quran menegaskan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat di delapn puluh dua tempat. Dengan Zakat, makna harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan mengalami pertumbuhan yang sehat, membersihkan mental kedua belah pihak (pemberi dan penerima). Zakat yang menjadikan mereka terpuji di sisi yang maha pencipta (allah) dan masyarakat. Namun yang lebih mendasar dalam hal ini adalah bagaimana mengelola zakat seefektif mungkin agar dapat berkesinambungan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan latar belakang masalah tersebut dipertanyakan tiga amsalah yaitu : (1) Bagaimna Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 di Desa Tanjunglaya (2) Bagaimana Mekanisme Pelaporan UPZ di Desa Tanjunglaya (3) Bagaiamana tinjauan siyasah maliyah, terhadap pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme pelaporan UPZ di Desa Tanjunglaya Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban tiga masalah tersebut. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Andesrson menyatakan “ kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat. Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain (meminjam paraphrase Clausewitz tentang perang). Syaria’at, baik secara ijmaly ataupun tafshily, dalam menjelaskan zakat (dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagaiman disinggung sebelumnya), cenderung lebih mengeksplorasi pada wilayah mengapa, jenis, bentuk, ukuran, waktu, dan kepada siapa zakat-zakat tersebut harus di ditribusikan. Sedangkan pada wilayah “siapa” yang harus membayar, dicukupkan pada pembahsan tentang kepada siapa zakat-zakat tersebut harus dibagikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitia ini Kualitatif. Variabel yang digunakan adalah laporan zakat, mekanisme pengelolaan zakat di Desa Tanjunglaya, kinerja pemerintah Desa dan tinjauan Siyasah Maliyah. Data yang di gunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data dan wawancara dari berbagai pihak. Berdasarkan peenelitian diatas dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat adalah . (1) merupakan Peraturan Daerah yang sangat baik secara politik. h dipertimbnagkan lagi sesuai dengan fiqih. dikatakan pada pasal 125 ayat 1 yaitu Lembaga Teknis daerahmerupakan unsure pendukung tugas kepala daerah dalam penyususnan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah. (2) Masayarakat ragu untuk memberikan laporan zakat Kepada Desa dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan Daerah yang mungkin seharusnya membentuk Panitia UPZ.(3) Tinhjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang Zakatyaitu yang mengatur pengeluaran Negara.

Actions (login required)

View Item