Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Persfektif Hukum Penitensier

Rachmat Gumelar, Dian and Rosidin, Utang and Abdurrahman, U and Nasution, M. Irsan (2020) Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Persfektif Hukum Penitensier. UNSPECIFIED. Fakultas Syariah dan Hukum. (Unpublished)

Preview

Text Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana_final.pdf Download (214kB) | Preview

Abstract

ENGLISH The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights issued a policy of assimilation and integration rights in the form of parole for around 30 thousand more prisoners. The government's move was legitimized by legislation in the form of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2020 concerning the Provision of Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid19. The purpose of this study is to determine the position of assimilation and integration rights for prisoners in penitentiary law and to know the challenges of assimilation and integration rights in the midst of the covid-19 pandemic. This research was built using a juridical-normative approach with descriptive analytical methods to describe phenomena that occur in the field associated with existing laws and regulations. The results showed that the position of assimilation policy and the right of integration for prisoners in penitentiary law or criminal law is an integral part of the penal process. Assimilation and Right of Integration is a unified process that is integrated in the process of fostering prisoners, namely: the Orientation / Introduction Stage, the Assimilation Stage in the narrow sense, the Assimilation Phase in the broad sense and the Integration Phase with the Community environment. Furthermore, the policy of assimilation and the right of integration in the midst of the covid-19 pandemic also did not escape and challenges in its implementation. These challenges come from legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure as well as challenges from the community itself. INDONESIA Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam bentuk pembebasan bersyarat untuk sekitar 30 ribu lebih narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Langkah pemerintah tersebut dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier serta mengetahui tantangan kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19. Penelitian ini dibangun dengan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan. Asimilasi dan Hak integrasi merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Selanjutnya, kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19 juga tidak luput dan tantangan dalam pelaksanaanya. Tantangan tersebut berasal dari aspek hukum, unsur penegak hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri.

Actions (login required)

View Item