Hakim, Muhammad Salman (2020) Penyelenggaraan retribusi bidang perhubungan dalam Perda kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi di bidang perhubungan ditinjau dari Siyasah Maliyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftar isi.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab 1.pdf Download (161kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB) | Request a copy |
Abstract
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan PAD diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, adalah Retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan PAD yang memberikan kontribusi besar, akan tetapi realisasi pemungutannya masih belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari besarannya pendapatan yang diperoleh pemerintah Kota Bandung yang berasal dari retribusi daerah masih dibawah target yang direncanakan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap prosedur penyelenggaraan retrbusi dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi di bidang perhubungan untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelenggaran, faktor penghambat dalam penyelenggaraan, dan tinjauan siyasah Maliyah terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2012. Penelitian ini Pada intinya mengenai setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasaran untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan retibusi Bidang Perhubungan berdasarkan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2012 pasal 200 ayat (5) tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi parkir ini diantaranya; Faktor manusia, faktor jalan dan sarana prasarana. Dalam tinjauan siyasah Maliyah, terdapat hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Retribusi; Penyelenggaraan; Pungutan |
| Subjects: | Indonesia Administration of Economy > Departments of Transportation Educational Institutions, Schools and Their Activities Analysis, Theory of Functions > Other Analytic Methods Area Planning > City Planning Photographs |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
| Depositing User: | Muhammad Salman Hakim |
| Date Deposited: | 23 Oct 2020 04:09 |
| Last Modified: | 23 Oct 2020 04:09 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34445 |
Actions (login required)
 |
View Item |
