Hedging syariah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep Muwā’adah pada transaksi lindung nilai syariah (Islamic Hedging) atas nilai tukar berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015

Maulana, Lutfi (2020) Hedging syariah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep Muwā’adah pada transaksi lindung nilai syariah (Islamic Hedging) atas nilai tukar berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (453kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarIsi.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (658kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (733kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam tentang Hedging syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan masalah status muwā’adah dalam hedging syariah. Terdapat polemik tentang penggunaan muwā’adah sebagai instrument hedging syariah. DSN-MUI memutuskan bahwa muwā’adah boleh digunakan sebagai instrumen hedging syariah. Sedangkan ada pihak yang menganggap bahwa muwā’adah tidak bisa dijadikan sebagi instrumen hedging syariah karena muwā’adah dalam hedging bersifat mulzim dan tidak ada bedanya dengan aqad. Pendapat ini didasari oleh SOP lembaga syariah internasional AAOIFI yang mana dalam fatwa nya tidak memperkenankan penggunaan muwā’adah sebagai instrumen hedging syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif analitik. Objek penelitiannya adalah fatwa DSN MUI dan standar syariah AAOIFI yang berkaitan dengan muwā’adah dan sharf. Objek penelitian berupa fatwa dari kedua lembaga tersebut dikumpulkan dan diinventarisir dengan pendekatan fikih. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap klausul-klausul yang berkaitan dengan muwā’adah dan sharf. Dari hasil penelitian penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara DSN MUI dengan AAOIFI terkait muwā’adah pada hedging syariah. AAOIFI menetapkan muwā’adah tidak diperkenankan digunakan sebagai instrumen hedging syariah karena penggunaan muwā’adah pada hedging syariah hukumnya sama dengan akad sharf, sehingga akan menimbulkan riba al-Yad. Sedangkan DSNMUI berpendapat bahwa muwā’adah dapat digunakan sebagai instrumen hedging syariah. DSN-MUI berargumen bahwa muwā’adah tidak dapat disamakan dengan akad sharf karena tidak semua ‘illat yang terdapat dalam akad sharf itu dimiliki oleh muwā’adah pada hedging syariah. Dengan menggunakan pendekatan al-sabr wa altaqsim ditemukan bahwa ijtihad dari DSN-MUI lebih unggul dibandingkan dengan ijtihad AAOIFI menurut ushul fikih, karena terbukti sifat yang dimiliki muwā’adah hanya mengikat para pihak yang berjanji, sedangkan sifat dari akad sharf adalah selain mengikat para pihak, juga terdapat perpindahan kepemilikan objek sehingga terbukti bahwa muwā’adah dalam hedging syariah tidak dapat di qiyaskan hukumya dengan akad sharf

Actions (login required)

View Item