Gumilar, Fitrangga Hasan (2020) Pembuktian tindak pidana perzinaan dalam sistem Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (116kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (245kB) | Preview |
|
![[img]](https://etheses.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) |
Abstract
Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. KUHP hanya mengatur perzinaan jika salah satu dari pelakunya terikat dengan perkawinan delik perzinaan yang dikualifikasi sebagai delik aduan (Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). Kondisinya bertolak belakang dalam kenyataan (law in action), karena ternyata pengkualifikasian perzinaan sebagai delik aduan mendapat “reaksi penolakan” dari masyarakat yang hendak diatur. Terjadi bentuk pencelaan berlebihan yang mengarah pada perbuatan eigenrechting (main hakim sendiri) terhadap pelaku perzinaan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur delik aduan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP. Dan Untuk mengetahui delik aduan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran penulisan ini menggunakan kerangka kerja logika atau rangkaian dasar dari sebuah sistem pembuktiaan tindak pidana perzinaan dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum pidana islam bahwa memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kejahatan yang dilakukan oleh para pezina, untuk menentukan penjatuhan sanksi harus adanya delik aduan dari salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah Content Analisys yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Berdasarkan hasil penelitian, hukum pidana Islam bahwa perbuatan zina dalam pasal 284 KUHP kurang mendukung karena membuka kesempatan bagi masyarakat melakukan tindak pidana perzinaan. Kedua, sanksi tindak pidana zina hanya merupakan delik aduan yang apabila hanya akan berpengaruh jika ada pihak suami atau istri yang merasa dirugikan saja dan proses nya bisa dicabut selama proses pengadilan belum dimulai, itupun hukuman nya hanya sembilan bulan. Peraturan mengenai perzinaan ini kurang sempurna jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembuktian; tindak pidana perzinaan; Hukum Pidana Nasional; Hukum Pidana Islam; |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pidana Islam, Jinayat Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Lain |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Pidana Islam |
| Depositing User: | Rasyida Rofiatun Nisa |
| Date Deposited: | 13 Nov 2020 07:01 |
| Last Modified: | 13 Nov 2020 07:01 |
| URI: | https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/34958 |
Actions (login required)
 |
View Item |
