Hak penguasaan atas tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon dihubungkan dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Zulfah, Dea Himatuz (2020) Hak penguasaan atas tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon dihubungkan dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (426kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanah timbul merupakan tanah yang timbul secara alami di tepi sungai, laut ataupun delta yang kemudian mengendap menjadi daratan. Tanah timbul ini selain terjadi secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, biasanya juga dipercepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan sekitarnya. Praktik penguasaan tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon dikuasai oleh masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain masih saja terdapat masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kepemilikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dalam hak penguasaan atas tanah timbul oleh masyarakat di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon, kendala masyarakat dalam hak penguasaan atas tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon, serta upaya yang dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional terhadap pengelolaan tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan Deskriptif Analitis, yaitu memberikan gambaran secara tepat tentang aturan-aturan pertanahan di Indonesia mengenai Tanah Timbul guna menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendeketan Yuridis Empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam hak penguasaan atau kepemilikan tanah timbul yang tinggal di pesisir pantai Kejawanan Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon hanya dilandasi pada hak pengelolaan berdasarkan surat izin mengelola dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari kelurahan dan belum sampai ke tahap Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun kendala yang dihadapi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum hal tersebut karena masyarakat kurang memahami proses pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, serta mahalnya biaya proses pendaftaran hak milik. Upaya yang dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item