Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Cibiru Wetan

Abdullah, Hypatia Sabti (2020) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Cibiru Wetan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak(1).pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi(1).pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1(1).pdf Download (238kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2(1).pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3(2).pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4(2).pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5(1).pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka(2).pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy

Abstract

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diantaranya menyangkut misi pembangunan di bidang sosial dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Sosial mempunyai tujuan dan sasaran yang tertera dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program rehabilitasi sosial yang tertuang dalam Pasal 8. Program rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 8 bahwa PMKS berhak menerima rehabilitasi sosial serta teori keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Sumber data primer diperoleh dari Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Dinas Sosial. Sumber data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang, Perda, Permen, buku-buku dan tulisan ilmiah berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial yang tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah berjalan namun belum efektif dikarekanakan kurangnya personil yang menangani program di Dinas Sosial serta terus berubah-ubahnya data PMKS setiap tahunnya. Adapun upaya Dinas Sosial dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait serta meningkatkan sosialisasi dan Capacity Building. Berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah, di dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial merupakan bentuk kekuasaan dalam menciptakan kemaslahatan dan mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memenuhi hak PMKS.

Actions (login required)

View Item