Kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Almanar, Fikri Haroki (2020) Kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (457kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (339kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tugas dan fungsi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Memiliki tugas yang sama dengan MPR yaitu yang termuat dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa latar belakang pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan untuk Mengetahui Apakah Fungsi dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum. Serta pendekatan yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapanagn. Objek Penelitian dilakukan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi pusataka, dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber dan jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki Fungsi dan Kewenangan yang sangat luas dan menyeluruh, sehingga BPIP mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kemeterian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi social politik dan komponen masyarakat lainnya; (2) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dibawah kekuasaan eksekutif atau eksekutive power, dan BPIP merupakan kelembagaan penunjang atau state auxiliary organs atau auxiliary institutions dalam sistem tata negara di Indonesia; (3) Persoalan yang muncul antara Lembaga baru Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang salah satu peran fungsinya sudah di jalankan sebelumnya oleh MPR seperti yang termuat dalam undang-undang No. 2 Tahun 2018 bukanlah suatu permasalahan yang besar karena dari pembahasan yang sudah diuraikan kita dapat membandingkan bahwa BPIP memliki ruang lingkup yang lebih luas dalam menjalankan tugasnya.

Actions (login required)

View Item