Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam konsep perundang-undangan di Indonesia

Aziiz, Indra Abdul (2020) Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam konsep perundang-undangan di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (286kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Wakaf merupakan salah bagian penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tanah wakaf seharusnya disertifikasi, namun kenyataannya di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi 140 lokasi sudah ber-Akta Ikrar Wakaf, 70 lokasi sudah bersertifikat dan 380 lokasi belum ber-Akta Ikrar Wakaf atau sertifikat. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 ayat 1 yaitu nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui Konsep Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi; (2) Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi; (3) Mengetahui Dampak Tanah Wakaf Yang Bersertifikat dan Belum Bersertifikat di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Metodologi yang digunakan yaitu: (1) jenis pendekatan penelitian yang diguna¬kan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik. Dalam penelitian ini akan difokuskan entang Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi) secara tertulis atau lisan, dan prilaku yang nyata dan di pelajari sebagai prilaku yang utuh (2) Analisis data yang peneliti gunakan yaitu metode analisa data kualitatif dengan cara melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul, melakukan klasifikasi data mengenai fokus penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.; (2) Beberapa faktor pendukung dalam pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi diantara lain adalah: Prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait cepat dan mudah, Ditakutkan akan ada gugatan dikemudian hari terhadap tanah wakaf, (3). Jika wakaf prosesnya hanya sampai pada pembuatan akta ikrar wakaf saja, maka dapat disimpulkan bahwa proses administrasi perwakafan tanah menjadi tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah tersebut, sehingga memungkinkan diserobot atau diambil alih oleh pihak lain. ENGLISH: Waqf is an important part of Islamic law, it has a relationship between spiritual life and the socio-economic field of Muslim societies. Waqf in addition to the dimension of divine ubudiyah, it also functions socially. After the enactment of Law Number 41 Year 2004 concerning Waqf, waqf land should be certified, but in reality in Cidahu District Sukabumi District 140 locations have Pledged the Waqf Pledges, 70 locations have been certified and 380 locations have not pledged Pledge Endowments or certificates. This is not in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf Article 11 paragraph 1, namely Nazhir has the duty to administer endowment property. This study aims: (1) To find out the concept of Waqf Land Management in Cidahu District, Sukabumi Regency; (2) Knowing the Supporting Factors and Obstacles to Land Waqf Certification in Cidahu District, Sukabumi Regency; (3) Determine the Impact of Certified and Uncertified Waqf Land in Cidahu District, Sukabumi Regency. The methodology used is: (1) the type of research approach used in this study is a qualitative approach that is research that produces descriptive analytic data. This research will focus on the Implementation of the Management of Waqf Land Judging From Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf (Case Study in Cidahu Subdistrict, Sukabumi District) in writing or verbally, and real behavior and learned as a complete behavior (2) Analysis the data the researcher uses is a qualitative data analysis method by selecting the collected data, classifying the data regarding the focus of the research carried out. The results of this study indicate (1) Waqf practices that occur in community life have not fully run in an orderly and efficient manner so that in various cases waqf property is not properly maintained, abandoned or shifted to the hands of third parties by means of violating the law; (2) Some supporting factors in certifying Waqf Land in Cidahu Subdistrict, Sukabumi Regency include: Procedure for issuing certificates from the relevant agencies quickly and easily, It is feared that there will be a lawsuit in the future against waqf land, (3). If the endowment process only reaches the making of the endowment pledge, then it can be concluded that the process of administration of land parcels becomes imperfect. This resulted in waqf land having no legal power. There is no legal certainty and protection for the holders of ownership rights over the land, so that it can be seized or taken over by other parties.

Actions (login required)

View Item