Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

Budiman, Arif (2020) Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (360kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mengatur bahwa sengketa yang timbul dari sako, pusako dan perdata adat lainnya adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan Kerapaatan Adat Nagari belum berjalan sesuai dengan perda yang berlaku. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari dan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketanya langsung ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat Minangkabau, Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat Minangkabau dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang didasarkan pada teori hukum, yang mana ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Dan juga teori efektifitas karena ada beberapa faktor yang dapat dilihat dari esensi penegakan hukum serta tolak ukur dari sebuah penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif, yakni menggambarkan data yang ada dilapangan dengan secara apa adanya, serta melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan motode deskriptif kualitatif, data yang dihasilkan adalah pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa, pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari belum berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur. Kerapatan Adat Nagari seakan hanya sebagai simbol belaka, karena tidak menjalankan kewenangannya secara optimal. Dalam pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari terdapat kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya yaitu: kualitas sumber daya manusia yang terbatas, anggaran dana dan pendapatan lembaga yang rendah, tidak adanya kekuatan hukum dari putusan Kerapatan Adat Nagari. Sementara upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari masih belum tergolong optimal.

Actions (login required)

View Item