Pelaksanaan eksekusi jaminan pada program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan pasal 29 undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia

Nurfaati, Karina Ndaru (2020) Pelaksanaan eksekusi jaminan pada program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan pasal 29 undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (909kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 29 ini, menjelaskan bawasannya suatu jaminan fidusia agar memiliki kekuatan eksekutorial maka harus didaftarkan terlebih dahulu ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam pelaksanaannya PT. Telkom Indonesia dalam program kemitraan tidak dapat melakukan eksekusi jaminan terhadap kreditur atau mitra binaan yang melakukan wanprestasi karena jaminan belum didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan pada program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Untuk mengetahui kendala pelaksanaan eksekusi jaminan pada Program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom Kota Bandung, Untuk mengetahui upaya menyelesaikan sengketa pelaksanaan eksekusi jaminan pada program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom Kota Bandung. Penelitian ini berdasarkan hasil pemikiran yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Teori Kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, Teori Hak dan Kewajiban, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 11 UndangUndang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, PER-02/MBU/7/2017 tentang Program kemitraan dan Bina lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum, metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundangundangan yang berlaku pada kekuasaan yang berdaulat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada Program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah tidak dapat dilakukan Eksekusi jaminan karena terdapat prosedur yang tidak dilakukan sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999, Kendala-kendala pelaksanaan eksekusi jaminan pada program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom kota Bandung adalah Perjanjian yang dibuat dan disepakati Pihak Telkom dan Mitra binaan tidak dibuat dihadapan Notaris, Jaminan fidusia tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, Sifat jaminan hanya sebagai Moral Asset, Upaya penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan eksekusi jaminan pada Program kemitraan BUMN terhadap mitra binaan di PT. Telkom kota Bandung ialah melalui pembuatan akta otentik, pendaftaran jaminan fidusia, pelelangan, penyerahan jaminan yang akan dieksekusi dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dan pelunasan hutang.

Actions (login required)

View Item