Tinjauan yuridis perwalian anak dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak: Studi kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung

Farihah, Nafa (2020) Tinjauan yuridis perwalian anak dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak: Studi kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (8kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (183kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (117kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (301kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (298kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (374kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (121kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Seorang anak belum dewasa yang tidak dibawah kekuasaan orang tuanya maka berada di bawah kekuasaan walinya. Perwalian dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun badan hukum dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Pasal 30 Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Badan hukum yang dapat melakukan perwalian salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan syarat dan tata cara yang telah di tentukan salah satunya. yaitu dengan adanya penetapan pengadilan, namun pada kenyataannya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bina Umat Bandung prosedur pelaksanaan perwaliannya tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur perwalian anak, kendala dalam melaksanakan perwalian dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan perwaliannya yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bina Umat Bandung serta akibat hukum terhadap perwaliannya tersebut. Penelitian ini di dasarkan pada pemikiran bahwa dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori perlindungan hukum dimana setiap subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang di lindungi oleh hukum. Hak Anak wajib di lindungi, di penuhi, dan di hormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Perwalian diatur dalam Pasal 365 KUHPerdata, Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan Pasal 30 Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneltian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui obsevasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur perwalian anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat tidak melalui penetapan pengadilan. Kendala dalam pelaksanaan perwaliannya di pengaruhi oleh prosedur perwalian anak, masalah diri anak, dan sarana prasarana. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan adaptasi anak, dan mengoptimalkan pendanaan. Namun, meskipun tanpa penetapan pengadilan LKSA Bina Umat menjalankan fungsi sosialnya, sebagai lembaga sosial yang membantu dan memenuhi hak-hak anak.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tinjauan Yuridis; Perwalian Anak
Subjects: Private Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Nafa Farihah
Date Deposited: 10 Dec 2020 03:14
Last Modified: 10 Dec 2020 03:14
URI: https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/35631

Actions (login required)

View Item View Item