The meeting point of the development of formal Islamic inheritance law In Indonesia with international law

Suprihatin, Supriatin and Syarif, Nurrohman (2020) The meeting point of the development of formal Islamic inheritance law In Indonesia with international law. Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.2 : Desember 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181, 6 (2). pp. 219-235. ISSN P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

Preview

Text 2020THE MEETING POINT OF THE DEVELOPMENT OF FORMAL ISLAMIC INHERITANCE LAW IN INDONESIA WITH INTERNATIONAL LAW.pdf Download (560kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: The policy of developing formal Islamic inheritance law by the government of the Republic of Indonesia is closely associated with the spotlight of the world news, particularly concerning the consequences of international relations and agreements. Referring to this matter, the disclosure of the meeting point of formal Islamic inheritance law in Indonesia and international law is highly required as an effort to create world harmony and build knowledge for the international community who interacts with Indonesian citizens or when dealing with formal Islamic inheritance law in Indonesia. Through the application of the descriptive method, it can be found that the meeting point of Islamic inheritance law in Indonesia with public international law occurs at the meeting of articles 23 of the UDHR and articles 2, 3 and 23 of the ICCPR with several articles in the compilation of Islamic law Book II and some dynamic religious court judges' decisions. Meanwhile, the meeting point with private international law is at the primary and secondary linkage point as well as on the lex site and lex patriae principles. ENGLISH: Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun hukum kewarisan Islam formal tidak bisa lepas dari sorotan dunia, terutama menyangkut konsekuensi adanya pergaulan dan perjanjian internasional. Oleh karena hal itu mengungkapkan titik temu hukum kewarisan Islam formal di Indonesia dengan hukum internasional sangatlah diperlukan sebagai salah satu upaya mewujudkan keselarasan dunia dan membangun pengetahuan bagi masyarakat internasional yang berinteraksi dengan warga negara Indonesia atau sebaliknya ketika berhubungan dengan hukum kewarisan Islam formal di Indonesia. Melalui metode deskriptif dapat ditemukan bahwa titik temu hukum kewarisan Islam formal di Indonesia dengan hukum internasional publik terjadi pada pertemuan pasal 3 UDHR dan pasal 2, 3 dan 23 ICCPR dengan beberapa pasal yang ada di kompilasi hukum Islam buku II dan beberapa putusan hakim pengadilan agama yang dinamis. Sedangkan titik temu dengan hukum perdata internasional ada pada titik pertalian primer dan sekunder serta pada prinsip lex situs dan lex patriae.

Actions (login required)

View Item