Hak politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pemilihan Presiden tahun 2019 : Studi kasus di Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang

Yusuf, Alfin Amirudin (2020) Hak politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pemilihan Presiden tahun 2019 : Studi kasus di Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_Cover .pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (681kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy

Abstract

Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia sering kali berubah-ubah dari mulai demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila sampai sekarang pasca reformasi mengalami perubahan secara fundamental. Hak partisipasi (politik) warga dalam Pemilu (general elections) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Bagaimana alasan-alasan masyarakat Desa Ciasem Tengah kurang peduli terhadap hak politik atau hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. (2) untuk mengetahui upaya semua pihak dalam meningkatkan kepedulian masyrakat desa untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden yang akan datang. (3) Untuk mengetahui tinjauan teori dan praktik penggunaan hak pilih masyarakat desa dalam Pemilihan Presiden tahun perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam penelitian, penggunaan hak pilih masyarakat merupakan alat legitimasi bagi demokrasi, demokrasi tanpa hak pilih langsung masyarakat merupakan bentuk pengingkaran. Hak politik merupakan suatu conditio sine qua non (prasarat utama) yang harus dipenuhi dalam membangun Negara bangsa yang demokratis. Penggunaan hak pilih dapat ditinjau sesuai dengan siyasah dusturiyyah. dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang ligkup satu Negara atau antar Negara. Disamping itu, pengaturan konsep Negara dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara (hak politik) yang wajib dilindungi diatur dalam siyasah dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua pendekatan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu hak politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pemilihan Presiden tahun 2019. Kedua, didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Hasil penelitian menggambarkan sebagai berikut Hak politik Masyarakat Ciasem Tengah dinilai masih responsif untuk menggunakan hak pilihnya. hasil pilpres 2019 Desa Ciasem Tengah menghasilkan daftar pemilih tetap 8.556 (pemilih), penggunaan hak pilih 6.921 (pemilih), suara sah 6.754 (suara), dan suara tidak sah 167 (suara). PKPU No 10 tahun 2018 dijalankan semestinya oleh Divisi sosialisasi, Sasaran sosialisasi KPU subang meliputi tokoh agama, kaum marjinal, tokoh perempuan, ojeg online (komunitas) dan elemen masyarakat lainya. Tinjauan Dusturiyah terhadap hak politik adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Hak politik adalah penjaminan terhadap pemimpin untuk menjaga hak pribadi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya melalui penggunaan hak poltiknya atau melaksanakan hak pilihnya pada saat pemilihan seorang pemimpin, memilih pemimpin merupakan pengejawantahan siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item