Sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif Hukum Pidana Islam

Darsini, Neni (2020) Sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif Hukum Pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (823kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (788kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) akibat pembukaan lahan baru dengan cara membakar merupakan perbuatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, UUPPLH No 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat (1) huruf h, QS. Al-Baqarah ayat (11) dan HR. Abu Daud No. 1/160 melarang perbuatan tersebut. Namun pada pelaksanaannya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih sering dilakukan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) perbuatan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar, 2) konsep islam tentang ihya’ al-mawat dalam pembukaan lahan, 3) sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu menggunakan teori pertanggung jawaban dari Kranenburg dan Vegtig, yaitu: pertama, teori fautes personalles, tanggung jawab dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian, kedua teori fautes de servis, pertanggung jawaban dibebankan kepada instansi. Penjatuhan sanksi dalam hukum Islam terhadap jarimah ta’zir ditentukan dengan menggunakan metode jtihad al-mashlahah al-mursalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (book survey). Hasil penelitian ini adalah; 1) Perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar diawali dengan melakukan: pembersihan lahan dengan menebas tumbuhan di sekitar lahan, pengumpulan dan penumpukan sampah untuk dibakar. Perbuatan tersebut menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, atas perbuatannya pelaku dikenakan sanksi administratif (Pasal 76 ayat 2) dan/ atau sanksi pidana (Pasal 98 ayat (1), (2), (3), Pasal 108), 2) Konsep Islam tentang ihya’ al-mawat dapat dilakukan dengan cara : membersihkan tanah, membuat batas areal tanah, membangun dinding, menggali sumur, membuat irigasi, bercocok tanam, merawat tanah selama 3 tahun lamanya maka sesuai syarat dan ketentuan tentang ihya’ al-mawat orang tersebut memiliki hak atas tanah tersebut, 3) Berdasarkan pertimbangan tujuan pokok maqasid al-syari’ah, pemberian sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar disesuaikan dengan perbuatan dan akibatnya. Terbagi menjadi dua, yaitu: hukuman mati berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 33, sebab hilangnya nyawa seseorang dan perbuatan yang dilakukan secara berulang, dan sanksi dalam UUPPLH No 32 Tahun 2009.

Actions (login required)

View Item