Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus

Sulistiana, Diana (2020) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak diana.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan terkait dengan tata kelola air limbah di Kabupaten Bandung Barat yang menimbulkan masalah peningkatan air limbah domestic, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang berisi ketentuan pengelolaan air limbah dan retribusi penyedotan kakus di Kabupaten Bandung Barat. Sebagaimana pada umumnya, sebuah peraturan perundang-undangan disusun dengan dua unsur didalamnya, yaitu unsur substantif dan unsur prosedural. Sementara itu, dalam kajian hukum tata negara (siyasah) terdapat sejumlah teori yang berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui substansi dalam peraturan daerah yang terdapat dalam perda air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengelolaan kakus, (2) untuk mengetahui proses penyusunan perda nomor 10 Tahun 2016 Tentang air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengelolaan kakus, (3) untuk mengetahui Tinjauan Siyasah dusturiyah terhadap substansi dan proses penyusunan perda nomor 10 Tahun 2016 Tentang air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengelolaan kakus. Teori yang digunakan penelitian ini didasarkan pada teori pembentukan peraturan (اَلْاُمُورُ بِمَقَا صِدِهَا) serta konsep legislasi Islam dalam ilmu Siyasah Dusturiyah yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis substansi dan prosedur Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Domestik Dan Retribusi Penyediaan Dan/atau Penyedotan Kakus. Dengan menggunakan teori tersebut peneliti dapat mengetahui korelasi Yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Domestik Dan Retribusi Penyediaan Dan/atau Penyedotan Kakus. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mendeskripsikan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud. Adapun pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara terbatas sebagai pelengkap informasi. Penelitian ini menemukan beberapa hal : (1) substansi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Domestik Dan Retribusi Penyediaan Dan/atau Penyedotan Kakus adalah terdiri dari dua unsur aturan, yaitu aturan pengendalian air limbah dan pembebanan kewajiban financial pada masyarakat Dalam bentuk retribusi. (2) penyusunan perda tersebut dilaksanakan melalui tahapan proses legislasi, yaitu tahap pengajuan rancangan peraturan oleh pemerintah kabupaten, pembahasan dan penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. (3) berdasarkan teori acuan legislasi dalam siyasah dusturiyah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Domestik Dan Retribusi Penyediaan Dan/atau Penyedotan Kakus mengacu pada keberimbangan (muwazanat) antara mashlahat dan mafsadat, yaitu aturan pelarangan (pada pasal 27) lebih kuat dari pada aturan kebolehan (pada pasal 28).

Actions (login required)

View Item