Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Wilayah Cileunyi

Rahayu, Lulu Ulfie (2020) Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Wilayah Cileunyi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy

Abstract

Pada bulan Agustus 2019 terjadi pemadaman listrik secara masal didaerah Jawa dan Bali, termasuk wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari daerah Jawa Barat. Akibat dari pemadaman listrik ini, menimbulkan kerugian bagi para pengusaha yang bergerak dibidang desain grafis dan percetakan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PERMEN ESDM RI No 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), akan mendapatkan ganti rugi/ kompensasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) PERMEN ESDM RI No 27 Tahun 2017 dan bagaimana kajian yuridis jika ditinjau dari Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan harapan berguna dalam segi teoritis dan praktis. Kerangka teori yang diambil adalah teori hak konsumen,perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum, Undang-undang ketenagalistrikan dan Pasal 1365. Berangkat dari teori-teori tersebut penulis dapat melihat dan menyimpulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan teori yang ada. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-empiris serta mengunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat hukum dari ganti rugi tersebut menimbulkan kerugian berupa materil dan inmateril, karena tidak terpenuhi hak hak konsumen sebagaimana mestinya, hal ini diakibatkan karena tidak terlaksannya peratura ganti rugi dengan benar. Secara yuridis sesuai dengan Undang Undang Ketenagalistrikan dan Permen ESDM RI No 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (persero), bahwasannya jika terjadi pelayanan secara tidak maksimal atau dalam hal ini terjadinya pemadaman listrik, karena akibat dari pemadaman listrik ini berdampak kerugian secara materil dan imateril, apalagi pemadaman listrik ini terjadi karena dari kelalaian dari PT PLN sendiri, maka dari PT PLN wajib memberikan ganti rugi/kompensasi sesuai yang telah diatur dalam Permen ESDM RI NO 27 tahun 2017 yaitu dalam hal pemotongan listrik. Jika dilihat dalam pelaksanaan bahwa pergantian pemotongan pembayaran listriik tersebut, tidak sesuai denganperaturan tersebut.

Actions (login required)

View Item