Analisis yuridis status hukum tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi

Suhenda, Dede Panji (2020) Analisis yuridis status hukum tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstak.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (154kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah berkaitan dengan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah tentu menyambut baik dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Demi berjalannya program ini mengangkat seorang Pendamping Sosial dengan tujuan dipekerjakan untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta PKH, seperti melakukan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaan kinerjanya status pendamping social ini masih menjadi pertanyaan apakah tergolong sebagai PNS, Honorer, PPPK, atau Kontrak. Selain itu pula kedudukan surat tugas yang saat ini menjadi acuan pelaksaan kinerja pendamping social masih menjadi perbincangan dalam keperdataan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis Status Kepegawaian Tenaga Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam persfektif Perundang-Undangan di Indonesia, mengetahui dan menganalisis kedudukan Dokumen Surat Tugas Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi menurut KUHPerdata, dan mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada di dalam penelitian dengan teori hukum, asas hukum, peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan, dan perjanjian yang menghasilkan argumentasi dan teori ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah; teknik observasi dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama, Status Kepegawaian Tenaga Pendamping Sosial PKH dalam persfektif Perundang-Undangan di Indonesia hanya sebatas Sumberdaya manusia pelaksana program pemerintah (PKH) dengan dasar persetujuan untuk melakukan kerja yang dikuatkan oleh surat Keputusan Pengangkatan Pendamping Sosial. Selain itu, tenaga Pendamping Sosial PKH juga tidak bisa disebut sebagai pegawai Kontrak karena tidak sesuai dengan kontrak baku, bukan PNS, bukan pegawai Honorer dan tidak pula termasuk pegawai PPPK. Kedua, Kedudukan Dokumen Surat Tugas Kerja Pendamping Sosial PKH tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai surat tugas, hal ini biasanya diberikan oleh seorang atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan tertentu. Ketiga, Upaya Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan kinerja Pendamping Sosial PKH dilakukan melalui ligitasi (upaya administrasi) dengan mengajukan gugatan di PTUN dengan tujuan penerbitan dasar hukum untuk kinerja pendamping sosial dan non ligitasi melalui Arbitrase, Negosiasi, dan mediasi diluar pengadilan atas pimpinan Unit Pelaksana Program di setiap daerah Kota/Kabupaten. Selain itu dalam pelaksaannya Koordinasi, Sosialisasi dan Edukasi Program keluarga harapan secara terstruktur, menjaga harmonisasi Hubungan Kemitraan dengan Stakeholder.

Actions (login required)

View Item