Pelaksanaan akibat hukum wanprestasi terhadap pelaku usaha online shop dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Wardana, Perima (2021) Pelaksanaan akibat hukum wanprestasi terhadap pelaku usaha online shop dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (777kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB) | Request a copy

Abstract

Berkembangnya media teknologi dan informasi, tentu memerlukan adanya suatu pengaturan hukum yang mempunyai kepastian hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan transaksi elektronik atau e-commerce antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam e-commerce (online-contract/e-contract) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan e-commerce. Dari perkembangan ini melahirkan Perdagangan online akan tetapi, resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan Konsumen maupun Pelaku Usaha dalam melakukan e-commerce atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal yang terkait dengan prodak yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau mengirim barang, ketidaksesuaian antara prodak yang diiklankan dengan prodak aslinya, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Begitupun dengan Konsumen karena keberadaannya dalam melakukan transaksi e-commerce tidak tervisual secara jelas mengingat transaksi dilakukan dalam dunia maya, sehingga kemungkinan ada pihak yang melakukan transaksi secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum, kesalahan dalam pembayaran, atau apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri adanya pihak Konsumen fiktif atau membatalkan perjanjian. Oleh karena itu, harus ada syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan, suatu hal tertentu yang ditentukan dalam perjanjian, dan sebab yang halal (tidak bertentangan dengan Undang-Undang). Akan tetapi, apabila syarat sah itu dilanggar, maka akan terjadi suatu wanprestasi. Kemudian wanprestasi itu akan menimbulkan sebab hukum, dan pada akhirnya yang memiliki kesalahan akan dihukum, dalam hal ini adalah kesalahan yang dibuat oleh konsumen dalam melakukan jual beli online, artinya menipu pemilik usaha dengan bukti transfer palsu.

Actions (login required)

View Item