Fungsi rekrutmen partai politik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik kaitannya dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance)

Fajar, Maulana (2020) Fungsi rekrutmen partai politik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik kaitannya dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance). Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (678kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Salah satu dari fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Rekrutmen politik oleh partai politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang sangat penting. Baik buruknya fungsi rekrutmen dan sistem kaderisasi dalam tubuh organisasi partai politik akan menentukan kualitas calon-calon pemimpin bangsa, karena organisasi partai politik yang dapat menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik. Baik buruknya suatu sistem dan aturan negara tidak akan berjalan baik dalam ranah aplikatif apabila pelaku kebijakan yakni para pejabat publik yang dihasilkan melalui proses rekrutmen oleh partai politik tidak berjalan baik, termasuk pelaksaaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Partai politik yang ada sejatinya mampu menyediakan kader kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis: (1) mekanisme pelaksanaan rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, (2) rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 kaitannya dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), dan (3), faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam proses rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 kaitannya dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran mengenai fungsi rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik serta pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (good governance) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa sistem rekrutmen (pejabat politik dan pejabat publik) yang dilakukan sebuah partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, mekanisme pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan di DPW PPP Jawa Barat dan di Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Barat dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan partai. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen berusaha dilakukan sebaik mungkin meski masih belum optimal dalam berbagai hal. Kedua, proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan baik di DPW PPP Jawa Barat maupun di DPD Gerindra Jawa Barat yang berorientasi pada pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) belum dilakukan secara maksimal. Ketiga, faktor pendukung rekrutmen politik di kedua partai antara lain : a) Idiologi Politik b) Figure atau Ketokohan, c) Loyalitas Kader Partai. Adapun Faktor Penghambat: a) Regenerasi ketokohan yang berjalan kurang baik, b) Banyaknya partai yang ada menjadi rival dalam proses rekrutmen, c) Keterbatasan dana. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah :a) Melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang optimal, b) Menjalankan dengan baik dan terukur kualitas dan standarisasi rekrutmen,c) Optimalisasi struktur partai di setiap jenjang, d) Optimalisasi organisasi sayap partai, d) Optimalisasi manajemen sumber dana. ENGLISH : One of crucial function of political parties is as facilitator in political recruitment. This function has strong relation with leadership selection, either internal parties leadership or widely national parties leadership. Political recruitment which held by political parties is one of the crucial functions of political parties. The advantages and disadvantages of recruitment system and regeneration system in a political parties organization will determine quality of the candidates of the future leaders, because organization of political parties can assign them being public position. Thus, in fact the advantages and disadvantages a system and a state rules will not work well, if the actors that involve in the political parties such as public government was determined by the recruitment process in the political parties, the implementation of the general principle of good governance. Political parties that is basically able to provide a quality political cadre to place either in legislative or executive institution. The purpose of this research is to comprehend several points: the first is the mechanism of practicing the political recruitment in Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, the second is the recruitment in political parties in Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, relating with the implementation of the general principle of good governance, and the third is the supporting and the obstacle factors, also the effort in recruitment processing political parties in Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 the implementation of the general principle of good governance. This research uses descriptive-qualitative analysis which uses yuridis empiris approach. The data of this research is qualitative, then in collecting the data were done by documents study, interview, observation, and literature study. The result of this research shows several thigs: the first is the practicing in political-parties recruitment which is done by DPW PPP West Java and DPD Gerindra West Java was held by recruitment process based on the rules that has been legacy by the parties rules. The mechanism implementation of the recruitment is trying to be done as well as possible even it still not optimal yet in several fields. The second is the process of recruitment and regeneration which is done either in DPW PPP West Java or in DPD Gerindra West Java that oriented to the implementation of the general principle of good governance still does not running well. The third is the supporting factors in political parties recruitment in both parties are; a) Political Ideology, b) Figure, and c) Loyality of the parties members. Then, for the obstacle factors are; a) The regeneration of figure does not running well, b) There are a lot of parties that become rival in recruitment process, and c) Limitation of the fund. Meanwhile, the effort which is done are; a) Executing recruitment and regeneration optimally, b) Carrying it well and measurable the quality and standard of the recruitment, c) Optimizing the parties organization in every level, d) Optimizing the organization of supporting parties, and e) Optimizing the source management.

Actions (login required)

View Item