Kepemimpinan negara dan pemerintahan menurut Madzhab al-Syāfi'ī.

Ali, Yusuf Faisal (2020) Kepemimpinan negara dan pemerintahan menurut Madzhab al-Syāfi'ī. Doktoral thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstraks.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (689kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) | Request a copy

Abstract

Pertanyaan penelitian dalam kajian ini meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) bagaimana pandangan Imām al-Syāfi'ī dan para pengikutnya dalam memahami imāmah?; (2) bagaimana penerapan konsep imāmah yang di kembangkan Imām al-Syāfi'ī dan para pengikutnya dalam praktik politik kenegaraan dewasa ini?; (3) bagaimana kritik hukum Islam terhadap kepemimpinan negara dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pandangan madzhab al-Syāfi'ī? Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu teori relasi agama dan negara sebagai grand theory, teori imāmah sebagai middle rang theory, dan teori istinbath hukum madzhab al- al-Syāfi'ī sebagai applicable theory. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terkait dengan kepemimpinan negara dan pemerintahan menurut madzhab al-Syāfi'ī. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan alasan untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas dan prinsip-prinsip yang dikembangkan madzhab al-Syāfi'ī dalam kaitannya dengan kepemimpinan negara dan pemerintahan. Untuk lebih mempertajam pengkajian ini, juga digunakan tiga pendekatan lainnya sebagai penunjang, yaitu: conceptual approach, comparative approach, dan historikal approach. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan simpulan yaitu: (1) dalam pandangan madzhab al-Syāfi'ī dengan teori imāmahnya dipahami sebagai institusi politik yang berlabel agama atau bernuansa syari'at yang meliputi kepemimpinan negara dan kepemimpinan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang religio-politik, dan diaktualisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan negara; (2) penerapan konsep imāmah yang dikembangkan al-Syāfi'ī dan pengikutnya dalam praktik politik kenegaraan bersifat elastis, fleksibel, dinamis tanpa menunjuk bentuk dan sistem tertentu, dan senantiasa dapat diadaptasikan sesuai perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, dan tanpa mengabaikan tujuan dari institusi imāmah itu sendiri; dan (3) kepemimpinan negara dan pemerintahan dalam kognisi madzhab al-Syāfi'ī, apabila dikaitkan dengan praktik dan penerapannya di Indonesia dipandang inkonsisten dan memerlukan adanya perbaikan dan pembenahan lebih lanjut, terutama menyangkut persyaratan bagi calon presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan antara lain berkenaan dengan syarat muslim, aspek gender dan standar pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan syari'at dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kajian ini juga diperoleh beberapa temuan, baik secara konseptual maupun dalam konteks penerapan politik kenegaraan di Indonesia, yaitu: (1) menguatkan tesis bahwa konsep dan teori imāmah atau kepemimpinan negara dan pemerintahan yang dikembangkan madzhab al-Syāfi'ī dalam pemetaan pengkajiannya dipandang konsisten dengan metodologi yang dianutnya; dan (2) dalam konsep dan teori imāmah yang dikembangkan madzhab al-Syāfi'ī secara implisit terkandung tiga prinsip utama, yaitu: (a) adanya prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) dalam kaitannya dengan relasi antara agama dan negara, konsep imāmah menganut prinsip keseimbangan dinamis atau berada pada posisi paradigma simbiotik, sebagai jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi; dan (c) adanya prinsip distribusi kekuasaan politik, baik menurut tingkatnya maupun fungsinya. Ketiga prinsip tersebut dalam konteks penerapannya di Indonesia masih sesuai dan relevan dengan UUD NRI 1945.

Actions (login required)

View Item