Pengaturan dan pelaksanaan izin usaha pertambangan Timah Inkonvensional (TI) di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Rahmadhani, Mohammad (2020) Pengaturan dan pelaksanaan izin usaha pertambangan Timah Inkonvensional (TI) di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (439kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (815kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy

Abstract

Setiap pertambangan dalam wilayah hukum Indonesia termasuk di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung harus memiliki izin usaha pertambagan (IUP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Namun, pada faktanya, di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung masih banyak penambang yang belum memiliki izin usaha pertambangan terutama pertambangan Timah Inkonvensional, sehingga praktek pertambangan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, antara lain terjadi perubahan fungsi hutan, kerusakan lahan dan pencemaran sungai. Merujuk pada latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengkaji prosedur perizinan usaha pertambangan di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung, mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan izin usaha pertambangan serta mekanisme pengawasan pertambangan Provinsi Kepulaun Bangka Belitung, dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha pertambangan dalam memperoleh izin usaha pertambangan, dan kendala dalam pengawasan usaha pertambangan di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah metode normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pertambangan dan implementasinya di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisais secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, setiap calon pelaku usaha tambang sebelum memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), wajib menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur, setelah menentukan WIUP, calon pelaku usaha tambang mengajukan permohonan ijin dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis dan finansial; Kedua, pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penataan Usaha Pertambangan Timah (T2PT). Pengawsan dilaksanakan bersifat periodik berlaku bagi penambang yang memiliki izin usaha pertambangan, dan bersifat insidentil bagi penambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, berdasarkan laporan masyarakat. Ketiga, kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh izin usaha pertambangan antara lain kendala teknis misalnya teknis pengunduhan surat permohonan, banyaknya kelengkapan administrasi, dan rumitnya penyampain surat permohonan. Sedangkan kendala non-teknis antara lain budaya hukum dan tingkat literasi masyarakat, dan pola pikir masyarakat yang memandang belum adanya alternatif ekonomi lain yang lebih potensial daripada sumber daya mineral timah.

Actions (login required)

View Item