Sanksi tindak pidana Residivis pencurian perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg

Putri, Gina Nadya (2021) Sanksi tindak pidana Residivis pencurian perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (325kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text (DAFTAR USTAKA) 8_daftarustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)

Abstract

Pencurian menjadi salah satu permasalahan dimasyarakat zaman ini, Faktor terjadinya tindak pidana pencurian adalah masalah ekonomi, dimana terdapat kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi namun berbanding terbalik dengan upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut.Pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan adalah upaya untuk menekan tingkat kejahatan. Namun, disaat penegakan hukum berlangsung dalam pemberian hukuman, adanya beberapa orang yang mengulangi perbuatan tersebut atau disebut residivis dan dalam hukum pidana islam pengulangan tindak pidana si sebut (Al-Aud) yang mana di dalam hukum pidana islam pelaku pencurian dijatuhi hukuman had potong tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakum hakim dalam putusan nomor 662/Pid.B/2019/Pid.Bdg yang berkenaan dengan kasus tindak pidana pencurian , dan juga mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg. Subyek Hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia tidak mendasarkan pada keagamaan seseorang, akan tetapi pada status kerakyatan,Hukuman Potong Tangan atau dengan pemberatan khitobnya orang-orang yang beriman maka had allah pelaksanaanya adalah wewenang imam bukan ulil amri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penulis mengumpulkan data dengan metode kepustakaan. Penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg). Dalam pertimbangan putusan hakim nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg terdakwa dituntut 3 tahun penjara oleh penuntut umum dengan ancaman pasal 363 ayat 1 ke-3, namun majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa 2 tahun penjara Putusan hakim ini adalah benar dimana hukum ditetapkan atas kesepakatan rakyat,meskipun vonis ini dirasa terlalu ringan karena majelis hakim mempunyai alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Dalam hukum pidana islam sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukuman pokok yaitu had potong tangan yang hukumanya tidak dapat digantikandengan hukuman lain, dan bagi pelaku pencurian yang mengulangi tindak pidana (Al-Aud) bagi orang yang mencuri yang kedua kalinya maka hukumanya adalah had potong tangan sampai tangan dan kaki nya habis apabila ia terus melakukanya berulang kali. Kedua bidang ilmu ini sepakat memberikan sanksi pemberatan kepada pelaku yang mengulangi tindak pidana, akan tetapi, bentuk sanksi pemberat atau penambahan hukuman yang diberikan sangatlah berbeda. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengulangan (Residivis), Pencuria

Actions (login required)

View Item