Aktualisasi kearifan lokal dalam digitalisasi penyiaran Indonesia

Hikmat, Mahi. M and Wahyudin, Aep and Hidayat, Asep Ahmad and Sarbini, Ahmad and Budiana, M and Kurnia, Septiawan Santana (2019) Aktualisasi kearifan lokal dalam digitalisasi penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, Bandung. ISBN 978-979-17558-6-3

Preview

Text (Aktualisasi Kearifan Lokal Dalam Digitalisasi Penyiaran Indonesia) Buku Aktualitas Kearifan Lokal Dalam Digitalisasi Penyiaran Indonesia.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB) | Preview

Abstract

Digitalisasi penyiaran nampaknya tidak dapat ditawar lagi karena selain merupakan tuntutan globalisasi informasi, juga memberikan manfaat dan peluang yang besar bagi perkembangan sistem penyiaran nasional. Sejumlah negara di dunia, termasuk negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah bermigrasi, sehingga sistem penyiaran nasional mereka sudah digitalisasi total. Selama ini, lembaga penyiaran televisi dan radio dalam menyebarluaskan isi siaran menggunakan frekuensi gelombang radio. Frekuensi radio adalah jumlah getaran elekromagnetik untuk satu periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita yang hanya dapat dipergunakan oleh satu pihak, misalnya, penggunaan secara bersamaan pada ruang dan jumlah getaran serta lebar yang sama atau berhimpitan yang akan saling mengganggu (interference). Dalam studi komunikasi, frekuensi dikategori sebagai milik publik atau publik domain. Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai publik domain, yaitu benda publik, milik publik, dan ranah publik. Oleh karena itu, pemanfaatannya pun sebesar-besarnya harus untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Namun, kanal frekuensi yang dipergunakan oleh televisi dan radio tersebut jumlahnya sangat terbatas, sehingga pemanfaatan kanal diatur oleh Pemerintah dengan melalui proses perijinan terhadap Pemerintah. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM-15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Frekuensi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) memberikan kanal di wilayah layanan Jawa Barat. Sedikitnya terdapat 311 Kanal Frekuensi Radio FM bagi wilayah layanan Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota dibagi dalam 83 wilayah layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografi serta potensi ekonomi untuk berkembangnya peluang usaha. Untuk televisi analog baik untuk stasiun lokal maupun berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (master plan) frekuansi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF). Frekuensi yang digunakan oleh televisi pada kisaran 478 s.d. 806 MHz UHF. Peluang sebagai efek dari digitalisasi penyiaran juga bagi perkembangan persebaran konten lokal daerah-daerah yang ada di Indonesia yang sangat potensial. Berbagai informasi kearifan lokal daerah-daerah di Indonesia dengan berbagai bentuk dapat melanglang buana disaksikan oleh masyarakat dunia. Kendati kontek kearifan lokal daerah-daerah ke-Indonesiaan itu dapat ditayangkan oleh Sistem Siaran Jaringan (SSJ) atau Stasiun Siaran Lokal (SPL). Nilai-nilai kearifan lokal yang seperti apa yang harus diangkat ke permukaan untuk disebarkan pada khalayak masyarakat dunia? Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan rangkaian tulisan dalam buku ini yang ditutup dengan lampiran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Actions (login required)

View Item