Peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014

Taufiqurrohman, Muhammad Fikri (2020) Peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar Isi.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (881kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (891kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) | Request a copy

Abstract

Peran dari Pemerintah Desa dalam pembentukan peraturan desa sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Peraturan desa dibuat agar masyarakat menaati segala aturan yang berlaku di wilayah desa tertentu. Sejak kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah Desa Gudang membentuk rancangan peraturan desa yang hingga saat ini belum dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, pemerintah desa harus membentuk peraturan desa yang sesuai dengan tata urutan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui peran dari pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang. 2). Untuk mengetahui faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Gudang. 3). Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teori yang digunakan ialah teori peran dan juga teori shulthah Al-Tasyri’iyyah dalam siyasah dusturiyah . Peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh individu, yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran berkaitan erat dengan status, keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok tersebut sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Dalam siyasah dusturiyah, teori Shulthah Al-Tasyri’iyyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Shulthah Al-Tasyri’iyyah juga berarti kekuasaan legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat atau mengeluarkan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa di Desa Gudang dalam pembentukan peraturan desa adalah peran aktif yang berarti bahwa segala sesuatu yang diharapkan masyarakat dilakukan oleh organisasi pemerintahan di desa tersebut, karena baik pemimpin dan yang dipimpin harus bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik demi terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Dalam membentuk dan menyusun peraturan desa, pemerintah Desa Gudang memiliki beberapa faktor penghambat atau kendala dalam melaksanakan tugasnya. Tinjauan siyasah dusturiyah yang terkait dengan peran pemerintah desa sebagai shulthah Al-Tasyri’iyyah yang berarti kekuasaan legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat atau mengeluarkan Undang-undang adalah sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits tentang pentingnya pemimpin dalam mengemban amanah dari rakyatnya. Kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah yakni prinsip musyawarah, prinsip keadilan, dan prinsip hak dan kewajiban pemimpn dan yang dipimpin.

Actions (login required)

View Item