Pembatalan perkawinan janda oleh wali mujbir: Study Analisis Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Maulana, Ramza Fatria (2020) Pembatalan perkawinan janda oleh wali mujbir: Study Analisis Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | Request a copy

Abstract

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan bahwasanya wali tidak boleh menghalangi seorang janda yang sudah habis masa iddahnya untuk menikah kembali dan Hadist Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i menjelaskan bahwa janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya. Namun dalam putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Cmi Majlis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh ayah kandung kepada anaknya yang sudah janda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, landasan hukum hakim dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam penetapan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan. Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (beschiking atau al-itsbat) Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan bukan karena faktor kemujbiran wali nasab, tetapi fakta yang hakim temukan di persidangan baik dari alat bukti dan keterangan saksi bahwa telah ada rekayasa dalam hal pencatatan perkawinannya seperti adanya perbedaan dalam hal waktu akad nikah, perbedaan nama wali, dan perbedaan tempat berlangsungnya akad, sehingga hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut telah melanggar hukum administrasi dan dari fakta tersebut juga ditemukan bahwa diperkawinan tersebut telah menggunakan wali nikah yang tidak sah, sehingga majlis hakim memandang perkawinan tersebut layak untuk dibatalkan. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19, 20, 21, dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 3) Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan menerapkan secara langsung hukum atau pasal yang berkaitan dengan permasalahan.

Actions (login required)

View Item