Pelaksanaan pasal 88 A Peraturan KPU no 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) : Studi kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya

Katiwanda, Alvian (2021) Pelaksanaan pasal 88 A Peraturan KPU no 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) : Studi kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (454kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (732kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (639kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeduaaAtas PeraturanaKomisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 Covid-19 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena baru yang hadir di masyarakat yaitu wabah yang terjadi pada akhir tahun 2019 di wuhan Tiongkok sampai akhirnya pada awal tahun 2020 menyebar ke seluruh penjuru dunia, salah satunya yaitu Negara Republik Indonesia ikut berperang menanggulangi wabah ini. wabah ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO yang dinamakan Coronavirus Disease 2019. Indonesia akan mengahapai Pilkada serentak petama kalih di tengah wabah pandemi untuk itu pemerintah membuat aturan khusus Pasal 88 A tentang pengawasan protokol kesehatan pada masa kampanye dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menganalisis tentang pelaksanaaan pengawasan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah efektif sesuai dengan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020. Indonesia adalah negara hukum, menurut pendapat Mahfud MD Demokrasi adalah sebuah sistem politik selalu berkaitan negara hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan berjalan, bahkan akan timbul anarki, akan tetapi sebaliknya jika hukum tanpa sistem politik yang demokratis akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. UU No 24 tahun 2007 menyatakan bahwa: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Pandemi Covid-19 tergolong ke dalam bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebuah penelitian kualitatif deskptif merupakan sebuah penggunakan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus menjadi sebuah penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan bahwa: Pertama, landasan hukum pilkada 2020 ada 3 jenis yaitu: 1) UUD 1945, 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3) Perbawaslu. Kedua, Hasil Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020 Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus covid 19 saat masa kampanye. Ketiga, Tinjauan Siyasah Dusturiyah merupakan sebuah fiqh membahas masalah tentang perundang-undangan negara. Pendapat ahli fiqh tentang kondisi darurat Indonesia dalam memerangi wabah Covid-19 merupakan bentuk jihad yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kepada umatnya dengan cara Pemerintah bersama-sama dengan rakyatnya bisa kompak menanggulangi masa pandemi saat ini. Pada satu sisi, Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya secara langsung agar nilai kemaslahatan bagi rakyat bisa terwujud di tengah menghadapi pandemi nasional Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Akan tetapi, disisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap ketaatan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kata Kunci: Pilkada 2020, Pandemi Covid 19, Protokol kesehatan

Actions (login required)

View Item