Tinjauan yuridis terhadap penundaan eksekusi karena peninjauan kembali (PK) dihubungkan dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung: di Pengadilan Negeri Bandung

Fauziah, Rahayu (2021) Tinjauan yuridis terhadap penundaan eksekusi karena peninjauan kembali (PK) dihubungkan dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung: di Pengadilan Negeri Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (360kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada Pasal 66 ayat (2) mengatur bahwa Peninjauan Kembali tidak dapat menangguhkan eksekusi. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung ditemukan bahwa dalam pelaksaan eksekusi ada beberapa perkara yang ditunda pelaksanaannya dikarenakan adanya Peninjauan Kembali (PK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung, akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan alasan Permohonan Peninjauan Kembali serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran yang sistematis dan cermat akan fakta-fakta tentang pelaksanaan eksekusi di wilayah hukum Pengadidan Negeri Bandung dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yakni Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, yang mana hukum harus mampu menjamin para pemohon eksekusi untuk mendapatkan haknya dari pengadilan negeri yaitu pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan penundaan eksekusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada perkara Nomor 112/Pdt/G/2007/PN.BDG. pada dasarnya belum sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat hukum penundaan eksekusi adalah objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan objek sengketa dalam perkara lain. Selain itu penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah sebagian objek sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati haknya terhadap objek sengketa tersebut. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi diantaranya adalah adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi dan pihak dieksekusi mendapat dukungan oleh masyarakat setempat dan aparat kepolisian lamban dalam melakukan tugasnya. Upaya yang dapat dilakukan dintaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak antara pihak keamanan, pihak pemerintahan dengan tokoh masyarakat setempat serta peningkatan kinerja aparat kepolisian.

Actions (login required)

View Item