Wuhdah, Fitri Mar'atul (2021) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diploma thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (194kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (422kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
4_bab1.pdf Download (524kB) | Preview |
|
Text (BAB 2)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) | Request a copy |
||
Text (BAB 3)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB) | Request a copy |
||
Text (BAB 4)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) | Request a copy |
Abstract
Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan dari kebenaran, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Korupsi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Diyakini sampai saat ini korupsi meluas ke dalam sistem budaya, social, dan politik bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran dari Maqasidh al- shar’iyah yaitu perlindungan terhadap harta dan mengenai sanksi nya diserahkan kepada uli al-amri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa unsur unsur korupsi dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, memahami sanksi tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memahami tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut. Kerangka berpikir yang dibahas yaitu mengenai teori Maqasidh al-syar’iyah. Tujuan penerapan hukuman atau yang lazim dikenal dengan istilah Maqashid al-syar’iyah adalah salah satu konsep yang penting dalam pembahasan hukum Islam. Adapun inti dari teori Maqashid al-syar'iyah sebagai salah satu langkah untuk menunaikan kebajikan dan menghindari kejahatan, atau mengambil pelajaran serta menjauhi madharat korupsi merupakan salah satu pelanggaran Maqasidh al-syar’iyah yaitu hifz al-mal (perlindungan terhadap harta) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan menggali sumber dari al-Qur’an, Hadist dan Undang- Undang yang didalamnya terdapat peraturan hukum pidana pada umumnya dan khususnya tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian peneliti menunjukan bahwa baik menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 maupun tinjauan Hukum Pidana Islam kedua nya menunjukan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat di benarkan dari sudut pandang manapun. Oleh karena nya sanksi nya telah ditetapakan berupa denda, sita, penjara, sampai hukman mati. Selaras dengan Hukum Pidana Islam sanksi korupsi berupa ta’zir yang ketentuannya diserahkan kepada uli al- amri dan sanksinya berupa peramasan kemerdekaan (penjara), perampasan harta (denda), perampasan barang barang tertentu (penyitaan), atau sanksi mengenai badan (hukuman mati)
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Hukum Pidana Islam |
Subjects: | Criminal Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Pidana Islam |
Depositing User: | Fitri Mar'atul Wuhdah |
Date Deposited: | 23 Apr 2021 01:27 |
Last Modified: | 23 Apr 2021 01:27 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/38924 |
Actions (login required)
View Item |